Aset Kripto Tidak Bisa Jadi Alat Pembayaran di Indonesia? Ini lho Alasannya

Reporter: Asif Ardiansyah |

Editor: Asif Ardiansyah |

Sabtu , 24 May 2025 - 10:15

bitcoin--

aset kripto tidak bisa jadi alat pembayaran di indonesia? ini lho alasannya                            koranradar. id  - saat ini aset kripto termasuk salah satu di dalamnya adalah bitcoin tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi di indonesia. mengapa aset kripto tidak bisa jadi alat pembayaran di indonesia?
chairman indodax oscar darmawan mengatakan, pada dasarnya aset kripto masih belum bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di indonesia.
dia menjelaskan, indonesia memiliki undang undang mata uang rupiah yang yang mewajibkan seluruh transaksi harus menggunakan mata uang rupiah. "bukan dollar as, bukan emas, apalagi bitcoin," kata dia dalam acara bitcoin bites back, kamis (22/5/2025).
sebagai informasi undang-undang no 7 tahun 2011 mengatakan, rupiah wajib digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian di dalam negeri.
baca juga:investor kripto indonesia diproyeksi capai 28 juta orang
dia lantas menceritakan pengalamannya ketika pernah diancam penjara satu tahun dengan undang-undang tersebut.
pasalnya dalam suatu proyek, ia pernah menjajal untuk mengubah bali menjadi pulau bitcoin pada 2014-2015.
awalnya, ia bekerja sama dengan banyak hotel dan restoran untuk dapat menerima bitcoin sebagai alat pembayaran.
"mata uangnya tetap rupiah lho, tapi mereka bayarnya pakai bitcoin, nanti settlement pakai rupiah," imbuh dia.
baca juga:prediksi analis dan tokoh industri kripto dunia soal harga bitcoin 2025 
namun demikian, hal tersebut ternyata bertentangan dengan undang-undang mata uang rupiah. dengan demikian, platform yang semula digunakan tersebut harus memberhentikan platform payment gateway bitcoin yang berbasis rupiah.
rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di indonesia juga didukung dengan peraturan bank indonesia (pbi) nomor 18/40/pbi/2016 tentang pemrosesan transaksi pembayaran. dalam aturan tersebut, bi melarang lembaga keuangan menggunakan atau memfasilitasi kripto sebagai alat pembayaran maupun jasa pelayanan. oleh karena itu, oscar mengatakan bitcoin tidak bisa menjadi alat pembayaran yang sah di indonesia karena adanya dua undang-undang tersebut. "ini dua aturan ini harus direvisi dulu, bak yang undang-undang maupun yang pbi," ujar dia.
lebih lanjut, oscar menjabarkan, terdapat beberapa keuntungan ketika kripto dapat menjadi salah satu alat pembayaran untuk negara. "salah satu keutungannya yaitu mempercepat perputaran ekonomi karena likuiditas daripada kripto sekarang cukup bagus ya," terang dia.
selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi katalis bagi sektor pariwisata. pasalnya, turis asing yang datang ke indonesia tidak perlu lagi menukar mata uang ke negara tujuan.