Gubernur Koordinasi Erat dengan Kanwil DJPb Kemenkeu Sumsel

SUMSEL, KORANRADAR.ID - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru didampingi Wakil Gubernur (Wagub) H Cik Ujang menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Sumsel Agus Yulianto beserta jajarannya  bertempat di ruang tamu Gubernur, kemarin.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumsel Agus Yulianto melaporkan kondisi penerimaan keuangan Sumsel masih baik tumbuh sekitar 27%.  “Perkembangan setiap bulannya akan kita  informasikan terutama terkait  penerimaan keuangan daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan ke datangaan bertemu Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wagub Cik Ujang tidak lain dalam rangka menyambung silaturahmi sekaligus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan jajaran  Pemprov Sumsel dalam rangka mempercepat pembangunan daerah.

"Senang bisa berjumpa dengan Pak Gubernur dan Pak Wagub. Kami berharap kita bisa membangun komunikasi. Bisa menyelesaikan tugas dan fungsi kami dengan kepala daerah terutama dari sisi keuangan. Jika ada hal yang bisa diselaraskan maka tentu bisa dikomunikasikan,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Herman Deru menegaskan Pemprov Sumsel siap membangun komunikasi guna mendukung pelaksanaan anggaran dan  perekonomian Sumsel. "Lebih kurang 1,5 tahun saya meninggalkan jabatan Gubernur dan tidak berkomunikasi. Saya kira kita perlu lebih intens untuk bertemu terutama terkait keuangan serta kepatuhan utamanya dalam penilaian,” ucap Herman Deru.

Gubernur Herman Deru menilai,  kolaborasi akan terus ditingkatkan dimana  DJPb  bisa menyampaikan progres dan rencana keuangan daerah ke depan. "Kami butuh informasi lebih banyak. Di tahun 2025 ada kebijakan yang membuat seluruh daerah melakukan efisiensi. Namun kita yakin pertumbuhan ekonomi tidak terganggu, seperti pembangunan infrastruktur. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita membangun daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut Herman Deru  berharap pos anggaran efisiensi sebaiknya  diserahkan ke masing-masing daerah, agar pemerintah daerah bisa tetap melaksanakan pembangunan. Mengingat Pemda yang paling tahu pos  mana saja  yang dapat dilakukan efisiensi. "Kami belum mendapat skema efisiensinya, baru surat edaran. Sebaiknya efisiensi serahkan saja ke daerah masing-masing untuk mengelolanya,” tandasnya. (tim)