Kepala BPKP Sumsel: Jangan Ada Lagi Kesusahan Pemotongan Anggaran

SUMSEL, KORANRADAR.ID - Rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi dalam rangka pengawasan pemerintah daerah evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025, dihadiri oleh seluruh kepala daerah, penjabat (Pj) bupati/walikota dan OPD  se-Sumatera Selatan di Griya Agung palembang, Selasa 18 Februari 2025.

Dalam arahannya, Elen Setiadi mengatakan prosedur perencanaan penggunaan serta evaluasi adalah yang bermuara adanya penilaian yang dilakukan oleh BPK, tentang penilaian/opini, sehingga dapat mencapai opini dengan baik wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi seluruh wilayah se-Sumetara Selatan.

"Jadi Bapak Ibu, ini awal yang baik awal tahun anggaran, awal pemerintahan yang baru, saya rasa perlu kita memberikan perhatian yang cukup, saya yakin kita semua akan mengarah ke pencapaian yang lebih baik, output yang dinilai adalah hasil dari WTP. Untuk itu, kita dapat pemaparan dari BPKP Sumsel tentang hal-hal apa yang perlu segera kita butuhkan untuk menjadi masukan para walikota/bupati dan gubernur yang baru nantinya," ungkapnya.

Kepala Perwakilan BPKP Sumsel, Sofyan Antonius menyampaikan, berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efesiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 untuk dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan baik, sehingga seluruh program dapat dijalankan dengan baik dan nantinya tidak ada lagi kendala dalam pelaksanaan ke depan.

"Kami berharap tidak ada lagi kesusahan dalam melakukan pemotongan anggaran dalam melaksanakan program ke depan dan untuk seluruh pemda yang ada di Sumsel mendapatkan WTP, jangan sampai ada yang dari WTP jadi WDP," ungkapnya.

Dalam agenda tersebut berbagai kepala daerah serta instansi lainnya, mengikuti paparan yang disampaikan oleh BPKP serta melakukan tanya jawab menanggapi terkait program dan kendala teknis yang dilaksanakan ke depan. (tim)