Minta Data Real Ketenagakerjaan ke Komisi X DPR RI
Pj Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi menerima Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI, dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta BPS Provinsi Sumatera Selatan di Griya Agung.--
SUMSEL, KORANRADAR.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi menerima Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi X DPR RI, dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan.
Pertemuan tersebut berlangsung di Griya Agung Kamis 30 Januari 2025. Membahas tentang pendidikan, tingkat kemiskinan, dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan data BPS.
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi menyampaikan kepada Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI Bahwa di Sumsel berdasarkan data BPS terakhir inflasi cukup terkendali, tingkat kemiskinan juga membaik. Ia menjelaskan hal tersebut bisa dicapai, salah satu dikarenakan adanya sekretariat bersama untuk peningkatan ekonomi di Sumsel.
"Kami menginisiasi sekretariat bersama untuk meningkatkan ekonomi Sumsel. Hasilnya pertumbuhan ekonomi relatif sama dengan nasional, inflasi terkendali. Pengentasan kemiskinan berhasil. Kami juga menganggap penting kunker yang dilakukan," ungkap Elen.
Selain itu, ia juga berharap kepada tim kunker untuk dapat menyampaikan data ketenagakerjaan pada kesempatan tersebut. Sebab, menurutnya data yang saat ini ada agak lambat per 6 bulan.
Ia juga menyampaikan, harapannya kepada BPS untuk menjadi mitra kerja dalam membangun daerah. "Kami juga telah mengimbau kabupaten/kota untuk selalu menggunakan data BPS dalam mengambil kebijakan," ujarnya tegas.
Sementara itu, Pimpinan Kunker Spesifik Komisi X DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati menyampaikan, rangkaian kegiatan kunjungan kerja Komisi X untuk menggali dan menyerap aspirasi dari BPS serta dari masyarakat dan pejabat Provinsi Sumatera Selatan.
"Kami berharap dengan pertemuan ini, kita mendapatkan masukan berupa data faktual dan masalah yang dihadapi terkait kebijakan yang diambil salah satunya terkait dengan kebijakan di dunia pendidikan," tuturnya.
Selanjutnya, ia juga menyampaikan beberapa data terkait daerah Sumatera Selatan yang menjadi fokus kerja Komisi X, di antaranya Data Penduduk Miskin Sumsel per Maret tahun 2024 berjumlah 984.230 ribu jiwa dan Data Angka Tidak Sekolah (ATS) yang dimiliki oleh BPS Sumsel menunjukan bahwa terdapat 80.794 penduduk Belum Pernah Bersekolah (BPB) dan Angka Putus Sekolah di seluruh kab/kota di Sumatera Selatan berjumlah 157.280 jiwa.
Berdasarkan data yang disampaikan, MY Esti Wijayati berharap Pemprov Sumsel dapat menjadikannya rujukan dalam mengambil kebijakan ke depan.
"Akurasi data BPS merupakan unsur-unsur penting dalam mengambil kebijakan daerah maupun nasional. Angka dislide untuk dapat dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menurunkannya," ungkapnya.
Dilanjutkannya, harapan BPS dan pemda dapat memberikan pandangan terhadap pengmabilan kebijakan dan isu - isu daerah. (tim)