Resmi Dilantik 12 Komunitas Peduli Sungai Peduli Banjir oleh Pj Walikota Palembang

Reporter: Septa Kristina |

Editor: Swan |

Rabu , 06 Nov 2024 - 19:46

Pj Wali Kota A Damenta melantik 12 Komunitas Peduli Sungai Peduli Banjir dan Lingkungan Kota Palembang (KPS-KMPB) tahun 2024.--

Beberapa lokasi banjir di jalan protokol yang jadi kewenangan provinsi dan nasional, PUPR sudah lakukan paparan seperti untuk kawasan Kapten A Rivai, Puntikayu juga Dharma Agung."Beberapa kawasan tidak bisa dibongkar karena ada timbunan pipa gas salah satunya di Simpang Polda," katanya.

PUPR memastikan persoalan banjir terjadi lantaran penyempitan ruang air dikarenakan sedimentasi dan sampah. Dengan adanya 58 komunitas ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dan sekitarnya, untuk tidak buang sampah ke sungai.

"Komunitas ini bentuk keberhasilan dari sosialisasi di beberapa tempat yang dilakukan oleh Pemkot Palembang, komunitas ini akan membantu menjaga drainase dan sungai," pungkasnya. (spt)

resmi dilantik 12 komunitas peduli sungai peduli banjir oleh pj walikota palembang                            palembang, koranradar.id - pj wali kota a damenta melantik 12 komunitas peduli sungai peduli banjir dan lingkungan kota palembang (kps-kmpb) tahun 2024 di ruang rapat parameswara. rabu, 6 november 2024.
anggota dari 12 komunitas itu terdiri dari berbagai kelurahan dan kecamatan yang ada di kota palembang, dengan jumlah keseluruhan yang dilantik hari ini yaitu 115 orang.
pj wali kota a damenta mengungkapkan, komunitas peduli sungai dan peduli banjir yang berkolaborasi dibawah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) palembang ini diharapkan mampu berperan penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat masyarakat dalam pencegahan dan meminimalisir terjadinya banjir.
"tugas kps kmpb turut serta mengedukasi masyarakat dan memperingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya," ucap pj wali kota a damenta.
dalam kesempatan ini, pj wali kota juga mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga kota palembang dengan tidak melanggar aturan yang bisa menyebabkan timbulnya banjir.
"salah satunya dengan tidak mendirikan bangunan di atas saluran dan sungai, banyak masyarakat yang telah membongkar dengan sendirinya karena kami tidak akan bongkar paksa namun terus edukasi," bebernya.
dikatakan a damenta bahwa apabila terjadi banjir di pemuliman dan sungai tentunya akan berdampak di jalan utama, baik itu provinsi dan juga jalan nasional.
"saya sangat apresiasi untuk kawan-kawan komunitas ini, tentunya sangat membantu pemerintah. kita tidak bisa bekerja sendiri dengan semua permasalahan yang ada di kota, perlu kerjasama kita semua," jelasnya.
sementara itu, pemerintah kota palembang menyebut, 42 kawasan rawan banjir di musim penghujan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi secara maksimal. 
untuk itu upaya pengendalian dilakukan dengan melakukan gotong royong, pengerukan sedimentasi dan terbentuknya komunitas peduli banjir.
"terbentuknya 58 kelompok masyarakat peduli sungai peduli banjir ini dapat membantu memberikan edukasi ke masyarakat tentang pengendalian banjir salah satunya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan," katanya 
sementara itu, kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kota palembang ahmad bastari yusak melalui kepala bidang sumber daya air, irigasi dan limbah (sda il), ra marlina sylvia mengatakan, kondisi 42 kawasan rawan banjir ini tidak hanya di pemukiman tetapi juga jalan protokol.
"meski sudah banyak pengurangan titik banjir, kita tetap fokus mengatasi 42 kawasan rawan banjir ini," katanya.
marlina mengatakan, 42 kawasan rawan banjir yang masih jadi fokusnya diantaranya simpang polda, basuki rahmat, puntikayu, darma agung, siti fatimah, angkatan 45, jalan kapten a rivai (depan kantor gubernur sumsel), kawasan banjir di seberang ulu dan lainnya.
beberapa lokasi banjir di jalan protokol yang jadi kewenangan provinsi dan nasional, pupr sudah lakukan paparan seperti untuk kawasan kapten a rivai, puntikayu juga dharma agung."beberapa kawasan tidak bisa dibongkar karena ada timbunan pipa gas salah satunya di simpang polda," katanya.
pupr memastikan persoalan banjir terjadi lantaran penyempitan ruang air dikarenakan sedimentasi dan sampah. dengan adanya 58 komunitas ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dan sekitarnya, untuk tidak buang sampah ke sungai.
"komunitas ini bentuk keberhasilan dari sosialisasi di beberapa tempat yang dilakukan oleh pemkot palembang, komunitas ini akan membantu menjaga drainase dan sungai," pungkasnya. (spt)