SUMSEL, KORANRADAR.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel S.A Supriono membuka secara resmi Forum Lintas Perangkat Daerah dan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Grand Atyasa, Palembang, Sumatera Selatan, belum lama ini.
“Tujuan Forum Lintas Perangkat Daerah hari ini antara lain melakukan penajaman dan sinkronisasi target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi serta kelompok sasaran penerima manfaat kegiatan lintas perangkat daerah yang nantinya akan dituangkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025,” ucap Supriono.
Supriono mengatakan terdapat sejumlah indikator makro yang menjadi dasar dalam membuat program pembangunan di masa mendatang. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi yang di tahun 2023 mencapai 5,08% menurun 0.15% dari tahun 2022, tingkat kemiskinan Sumatera Selatan per September 2023 menurun menjadi 11,78%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)yang telah mencapai 73,18 dan terakhir gini rasio yang meningkat 0,338% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.
Supriono berharap para perangkat daerah dapat bekerja sama, bahu-membahu dalam mencari akar permasalahan setiap indikator dan tidak hanya fokus terhadap menurunkan angka persentase yang ada.
“Kita tidak melihat akar permasalahannya terjadi jangan terlalu terpaku akan data statistik yang ada. Ini dikarenakan pada dasarnya setiap daerah memiliki akar permasalahan yang berbeda,” kata Supriono.
Sementara itu, pada tahun 2025 terdapat lima program prioritas. Di antaranya pangan murah, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel Regina Ariyanti menyampaikan hasil kesepakatan antar lintas kepala daerah akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD Sumsel 2025.
“Berdasarkan tema pembangunan RKPD tahun 2025, yaitu desk pertama temanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk penanganan stunting dan menekan angka kemiskinan. Kedua itu tema meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan di dalamnya membahas tentang pengendalian inflasi," ucap Regina. (tim)