PALEMBANG, KORANRADAR.ID - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang meminta anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada Pemerintah Kota Palembang.
Hal tersebut terungkapkan saat Sosialisasi dan Pembinaan kepada 2.577 ASN PPPK Jabatan Guru Formasi Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, di The Sultan, Rabu (18/10/2023).
PJ Walikota Palembang Ratu Dewa mengatakan, Disdik mengajukan permohonan BOSDA sebanyak 5 persen dari APBD Kota Palembang.
Ratu Dewa meminta Sekda Kota Palembang sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk mengalokasikan di 2024.
Disdik meminta 5 persen, jika tidak seluruhnya nanti terpenuhi, setidaknya ada anggaran untuk BOSDA," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ansori mengatakan, berdasarkan Perda No 1 2019 tentang implementasi SPM pendidikan, akan dibuat regulasi untuk Perwali untuk BOSDA.
Ideal jumlahnya akan dikaji, saya berharap lebih dari 5 persen, namun tetap sesuai dengan kemampuan PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ujarnya.
Pentingnya dibuat regulasi tersebut agar aturan BOSDA tidak berbenturan dengan aturan yang ada, seperti dana BOS selama ini."Sama hanya dengan dan BOS Nasional, BOSDA diperuntukkan bagi seluruh siswa PAUD - SMP, operasional sekolah, seragam sekolah, tunjangan guru ASN dan PPPK, serta kepala sekolah," jelasnya.
Sejauh ini, Disdik menerima dana BOS 2023 untuk sekolah sebanyak Rp230 miliar. Ansori mengatakan penyaluran untuk sekolah sudah berjalan dan semua siswa dapat. "Tingkat SD per siswa Rp900.000 per tahun, tingkat SMP Rp 110.000 per tahun, PAUD Rp600.000 per tahun," katanya.
Sementara itu pembinaan terhadap 2.577 PPPK ini agar memahami tugas pokok masing-masing, dalam rangka pembinaan kepada siswanya. Mereka dibekali management ASN juga kode etik.(spt)