LAHAT, KORANRADAR.ID - Niat hendak menyampaikan aspirasi terkait sistem perekrutan PPK (Panitia Pengawas Kecamatan), yang terlibat sebagai anggota partai politik oleh BML (Barisan Muda Lahat) ke kantor DPRD Lahat, menuai kekecewaan. Pasalnya, kedatangan BML untuk mengadu hanya ditemui satu orang wakil rakyat.
"Bagaimana tidak, jadwal rapat dengar pendapat yang menurut surat undangan dan sesuai jadwal, yaitu digelar pada hari ini, sesuai waktu di dalam surat undangan para pemuda Barisan Muda Lahat disambut sepi," ujar Deka Mandala, Koordinator BML, kemarin.
Dijelaskannya, dari 40 orang anggota dewan, hanya satu orang yang memasuki ruang rapat yaitu Ghozali Hanan, Fraksi Partai Golkar, karena dalam ruangan tersebut tidak ada pihak Bawaslu dan KPU, lalu pihaknya keluar ruangan, karena hampir 2 jam menunggu, tidak ada petunjuk apakah RDP tersebut bakal dilaksanakan atau tidak.
“Sebenarnya, dalam RDP ini ialah membahas masalah keputusan KPU yang telah meloloskan anggota PKK yang terlibat aktif di di keanggotaan, padahal menurut PKPU Nomor 8 tahun 2022 salah satu syarat untuk menjadi anggota PPK tidak boleh atau tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik selebih-lebihnya 5 tahun.
“Yang jelas kami sangat kecewa dengan peristiwa ini, yang seharusnya rombongan KPU dan Bawaslu datang tapi tidak hadir, kedua molornya waktu RDP tidak sesuai dengan jadwal undangan, menyebakan kami pulang karena terlalu lama menunggu, ketiga kekhawatiran kami apabila permasalahan ini tidak segera di tindak lanjuti, kemungkinan besar akan berdampak pada proses jalannya penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024 nanti dan bukan tidak mungkin akan terjadi potensi kecurangan dan berdampak konflik ditengah khidmatnya pesta demokrasi,” kata Deka melanjutkan.
Sementara itu, Hendro, Koordinator 2 dari BML menyayangkan sikap DPRD Lahat yang terkesan main-main dalam menyikapi hal ini. “Dan terkesan tidak serius menyikapi permasalahan yang hari ini bisa saja mengancam jalannya penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari nanti,” bebernya. (man)