KAYUAGUNG, KORANRADAR.ID - Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional di era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Jutaan pelajar di tanah air, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), ditargetkan mendapat manfaat dari program ini. Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan MBG disejumlah daerah menuai persoalan.
Program ini berisiko menjadi ajang bancakan segelintir orang, hingga penyajian hidangan yang dinilai kurang layak. Beberapa keluhan terkait program MBG di OKI kerap terjadi, seperti adanya lauk-pauk dan sayur yang basi serta berbau busuk, keterlambatan distribusi makanan ke sekolah, hingga ada sekolah di perkotaan Kayuagung yang tidak pernah menerima MBG.
Bupati OKI H Muchendi Mahzareki mengatakan, ia telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memantau pelaksanaan MBG. Satgas tersebut bertugas memastikan program tepat sasaran sekaligus menjaga kualitas hidangan.
Bupati memastikan satgas akan bekerja profesional dan serius dalam memonitor pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan, jika ditemukan kecurangan atau penyalahgunaan, maka akan ditempuh prosedur hukum yang berlaku. Satgas yang dibentuk pun tidak sembarangan, sebab HM Lubis yang pernah menjabat Kepala Dinas Kesehatan OKI, ditunjuk sebagai Ketua Satgas.
“Bila ada penyaluran MBG yang tidak sesuai aturan, pasti akan ditindak. Saya harus memastikan program MBG yang merupakan program strategis nasional terselenggara dengan baik dan benar,” pungkas Muchendi saat diwawancara insan pers beberapa hari lalu.
Muchendi menambahkan, ia menerima laporan bahwa ada sekolah di tengah perkotaan Kayuagung, ibu kota Kabupaten OKI, yang belum pernah mendapat program MBG.
“Ternyata sekolah atau SD ini jumlah muridnya sedikit, jadi tidak kebagian. Nah, ini secepatnya harus ditangani, harus merata di seluruh SD,” katanya.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setda OKI, HM Lubis selaku Ketua Satgas mengatakan, pihaknya menuntut seluruh tenaga dapur MBG memiliki sertifikat penjamin makanan sesuai Permenkes Nomor 14 Tahun 2013 sebagai bentuk perlindungan kesehatan masyarakat.
“Satgas untuk di OKI sudah dibentuk beberapa waktu lalu. Kabupaten OKI menjadi daerah kedua di Sumsel yang telah membentuk Satgas. Ini bentuk keseriusan Pak Bupati mengawal program pemerintah pusat. Kami akan turun ke lapangan dan kami akan setiap hari melakukan monitoring,” tegasnya. (eml)