PALEMBANG, KORANRADAR.ID - Rencana pemerintah untuk melarang kendaraan yang belum bayar pajak untuk antrian dalam mendapatkan BBM, mendapat banyak tanggapan serius dari beragai pihak. Termasuk Anggota Komisi I DPRD Sumsel, H Budiarto Marsul.
Budiarto mengatakan, sebagai anggota dewan, dirinya setuju-setuju saja dengan wacana itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Namun, politisi Partai Gerindra ini meminta peerintah tidak langsung menerapkan kebijakan tersebut, ke masyarakat. “Sebelum diterapkan, kebijakan ini harus disosialisasikan terlebih dahulu. Sehingga masyarakat bisa lebih siap untuk menerapkannya,” ujar Budiarto, Kemarin (7/12/2023)
Selain masalah larangan antrian BBM bagi kendaraan yang belum pajak, Budi, juga mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya pawai menerapkan berbagai kebijakan untuk enekan rakyat agar taat pajak.
Akan tetapi Anggota Komisi I DPRD Sumsel ini juga meminta pemerintah melakukan evalusi, mengapa masyarakat banyak yang engan bayar pajak. Bisa jadi karena tidak ada uang, atau karena tidak adanya kepercayaan kepada pemerintah, selaku pihak yang diamanahkan untuk mengelola pajak.
“Mungkin masyarakat juga sudah muak dengan beragai pertunjukan dari aparat pemerintah yang diberi amanah untuk mengelola pajak, yang justru terkesan berfoya foya dengan uang pajak. Ada banyak kasus yang terungkap seperti kasus pejabat pajak, Rafael, terus dana Rp 340 Triliun yang juga tidak jelas. Dan masih banyak lagi kasus lainnya yang tidak terlow up,” jelasnya.
Kedepannya, Budiarto meminta pemerintah tidak hanya menekan rakyat dengan berbagai kebijakan untuk memungut pajak. Tetapi pemerintah juga harus melakukan koreksi diinteren mereka, apakah mereka sudah amah belum dalam mengelola uang rakyat tersebut.
“Karena sejatinya pemerintah dipercaya untuk mengelola uang rakyat itu, sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk memperkaya oknum tertentu atau untuk memenuhi syahwat pejabat dengan membuat proyek yang tidak egitu bermanfaat agi masyarakat,” pungkasnya. (zar)