“Kami akan melakukan kontrol publik. Dengan cara melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga, minimal satu bulan satu kali,”ucap Toha Tohet.
Bukannya mendapat simpati, jawaban ini justru menuai respons negatif, karena pendekatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat alias dikhawatirkan paslon ini kelak akan acapkali melakukan intervensi terhadap hak hak publik masyarakat.
Dan ini akan sangat berbahaya bagi dinamika serta pertumbuhan Demokrasi dibumi serasan sekate ini.
BACA JUGA:Muhammad Toha Penemu Metode SB3 (Satu Bulan Bisa Baca) Dilantik Menjadi Anggota DPRD Sumsel
BACA JUGA:Lucianty Targetkan 85 Persen, Toha Diarak Ribuan Pendukung
Alih-alih memperkuat demokrasi lokal dan mendekatkan hubungan dengan masyarakat, rencana tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ragam praktek anti demokrasi.
Sebab, dalam demokrasi yang sehat, kebebasan berpendapat dan ruang publik yang terbuka merupakan fondasi penting bagi pemerintahan yang transparan, bebas, anti diskriminasi dan akuntabel.
"Jika benar akan melakukan kontrol publik, maka dia ini sesugguhnya tidak paham apa yang dimaksud dengan diksi plus artikulasi demokrasi.
Lebih parahnya, kalau dia tidak berniat menyamoaikan itu, justru dia sesugguhnya tidak paham dengan pertanyaan panelis,"ujarnya.
Wajar saja bila paslon Toha Tohet mengakui dan mengapresiasi debat publik pertama pemilihan Bupati kab. Musi Banyuasin kemarin rivalnya paslon no 01 Ir.Hj.Lucyanti SE dan Dr. H. Syafruddin SH MH jelas lebih unggul dan belum sepadan dengan mereka, yang dikarenakan tingkat dan kwalitas pendidikan serta pengalaman dibidang pemerintahan.(zar)