Idealnya Pilkada Palembang Diikuti 5 Paslon

PALEMBANG, KORANRADAR.ID - Pasca keputusan MK tentang syarat pencalonan kepala daerah, mestinya lebih banyak calon yang maju, sehingga masyarakat ditawarkan banyak program oleh masing-masing pasangan calon, termasuk di Palembang.

Dengan perolehan kursi masing-masing partai politik paling tidak bisa mengusung 5 pasangan. "Paling tidak 5 pasangan calon yang maju sebagaimana komposisi perolehan partai politik di DPRD Palembang," kata pengamat Politik Bagindo Togar kepada awak media, Selasa 3 September 2024.

"Bukankah kota yang berpenduduk sekitar 1,8 juta dengan DPT 1,25 juta yang tersebar dalam 18 kecamatan dan 107  kelurahan, serta memiliki APBD Rp 4,9 triliun ini, butuh pemimpin yang juga teruji," ungkap dia.

Begitu pula dengan paslon Walikota Palembang yang lain, ujar dia, kompetensi, prestasi dan performanya belum layak sebagai paslon kepala Daaerah  Kota Palembang sebagai "ibukota" provinsi yang cukup luas dan strategis posisi geografis dan SDA. 

"Konsekuensi kota ini butuh pemimpin daerah atau walikota yang mampu menempatkan performa pembangunan program infrastruktur, SDM dan masyarakatnya tumbuh berkembang, kompetitif dan modern seperti ibukota ibukota provinsi lainnya di Indonesia ini," ungkap dia.

Dikarenakannya, hingga saat ini  tak satupun dari paslon itu yang mampu menyusun dan mempublikasi kepada para konstituen  di kota ini. “Relatif masih larut mengendors personifikasi mereka, serta program kerja yang akan dijalankan 5 ke depan, dengan gagasan yang muatannya nyaris tanpa unsur inovasi, kreatifitas, dan terobosan guna  mewujudkan tujuan serta tampilan  pembangunan perkotaan masa depan yang modern, terbuka, partisipatif plus mengkoreksi program pembangunan yang sudah tak  layak alias jadul digaungkan selama ini, misalnya Kota Palembang yang bebas banjir, macet,sampah.  Juga pemberdayaan UMKM,  ketersediaan air bersih,  pelayanan kesehatan dan pendidikan yang prima,” bebernya.

Sebab, tambah dia, itu ranah dan tugas utama para  pejabat serta pegawai OPD.  Tanpa paslon kepala daerah,  birokrasi sebagai mesin lembaga pemerintahan akan  selalu bergerak bekerja untuk melaksanakannya.

“Untuk itu. kita warga kota ini dituntut untuk ekstra kritis mencermati para paslon wako yang ada saat ini, baik dari sisi intelektual, moral, emosional, dan dukungan relasi  sosialnya. Bila kita abai, lalai  atau acuh, pembangunan 5 tahun ke depan yang jadi taruhannya,” pungkasnya. (zar)