FGD Percepatan Pelaksanaan dan Delivery Program Strategis Sumsel

SUMSEL, KORANRADAR.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H, M. S. memimpin langsung jalannya  Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pelaksanaan dan Delivery Program Strategis  Sumsel yang digelar di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, kemarin.

Dalam kesempatan ini Pj Gubernur Elen Setiadi menegaskan  tujuannya dilaksanakan FGD tersebut untuk mempercepat pembangunan di Sumsel dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi besar yang ada di Sumsel.

"Kita bisa lakukan delivery dalam waktu cepat dengan memanfaatkan  potensi Sumsel  yang luar biasa ini.  FGD ini untuk melakukan pemantauan evaluasi terhadap program yang sudah ada, ini bisa kita delivery sehingga nantinya menjadi target, capaian, sehingga menjadi outcome," kata Elen.

Menurutnya,  program yang sudah ada di Sumsel jika tidak kawal dengan baik,  bisa terbengkalai. Oleh karena itu dibutuhkan  pengawasan dengan melibatkan para ahli di masing-masing bidangnya.

"Pelaksanaan program kami meminta bantuan para ahli, disini nanti kami meminta asistensi apa-apa saja yang akan bisa kami lakukan. Saya yakin dengan kerja sama  pelaksanaannya akan lebih baik," ujarnya.

Elen menegaskan  ada 7 isu utama yang menjadi fokus percepatan pelaksanaan dan delivery di Sumsel dalam jangka pendek. Diantaranya  percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), Percepatan Peningkatan Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Percepatan Peningkatan Tanaman Perkebunan, Percepatan Pengembangan BUMD dan Pembiayaan Usaha UMK, Percepatan Pengembangan Transportasi dan Regional, Percepatan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Penguatan PUU, dan Peningkatan Pengelolaan Isu Sosial dan Kemasyarakatan.

"Kita harap program ini bukan hanya terlaksana saja, namun juga harus terdelivery. Artinya program-program ini harus dirasakan masyarakat, mereka harus merasakan manfaat dari program-program ini," ujarnya.

Sedangkan untuk penetapan capaian atau low hanging fruit, lanjut  Elen, penyelesaian Prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah ada atau baru dan Keluaran yang berdampak signifikan bagi masyarakat.

Percepatan  juga termasuk  percepatan implementasi, yang sistem kerjanya dikoordinasikan dan melihatkan para ahli di bidangnya, begitu juga dengan pelaksanaanya masih ditangani oleh masing-masing instansi dan OPD terkait.

"OPD  bekerja sesuai tusinya. Dilakukan peningkatan manajemen pelaksanaannya, ada pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan yang terpenting bisa mendeteksi persoalan. Karena yang kita tidak ingin permasalahan ada, baru kita selesaikan.  Artinya kita bisa mendeteksi dari awal sebelum meluas permasalahannya," harapnya. (tim)