Masifkan Gerakan Tanam, Gerakan Pangan Murah dan Ekspansi Toko Kepo

Reporter: Swan |

Editor: Swan |

Senin , 13 Nov 2023 - 20:57

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2023 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara virtual dari Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan.--

SUMSEL, KORANRADAR.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni terus memaksimalkan berbagai upaya pengendalian inflasi di Provinsi Sumater Selatan. Berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya memasifkan Gerakan Tanam, Gerakan Pangan Murah (GPM) serta memperluas ekspansi Toko Kebutuhan Pokok (Kepo) ke-17 Kabupaten/Kota se-Sumsel.

"Agar inflasi Sumsel tetap terkendali, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel melakukan langkah-langkah penanganan strategis dengan memaksimalkan Gerakan Bantuan Pangan dengan memaksimalkan anggaran-anggaran yang ada," ujar Fatoni saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2023 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara virtual dari Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (13/11/2023).

Fatoni mengatakan menjelang akhir tahun anggaran, kecenderungan harga akan naik harus diperhatikan betul. Oleh karena itu, Fatoni meminta agar kepala daerah melakukan langkah penanganan strategis.

"Segera lakukan langkah penanganan strategis, galakkan Gerakan Tanam, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan menyediakan anggaran BTT," ucap Fatoni.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota untuk serius menangani pengendalian inflasi di daerah masing-masing. Mendagri meminta para kepala daerah untuk memberi atensi khusus kepada sejumlah komoditi pangan, di antaranya cabai rawit, cabai merah, gula pasir dan beras.

"Atensinya adalah cabai rawit, cabai merah dan beras. Di beberapa daerah sudah lakukan gerakan tanam di tanah kosong dan menggiatkan lagi petani cabai serta mendorong masyarakat perkotaan untuk menanam cabai secara hidroponik. Selain itu, ada juga atensi harga gula pasir," jelas Mendagri.

Mendagri juga mengingatkan sejumlah daerah yang mengalami Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi agar memberikan perhatian khusus. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam pengendalian inflasi untuk dilakukan pemantauan harga secara rutin.

"Setelah itu saat ada tahu yang naik signifikan itu cek kenapa suplai atau demandnya segera koordinasi dengan penyuplai masing," ujar Mendagri.

Kemudian, Mendagri juga meminta agar para kepala daerah memperhatikan distribusi di pasaran. Selanjutnya, Mendagri meminta para kepala daerah untuk menggalakkan gerakan pangan lokal selain beras.

"Galakkan gerakan pangan lokal atau diversifikasi pangan agar tidak hanya beras tapi juga yang lain-lain seperti ubi, ketela dan sorgum. Tinggal kita gerakkan saja, seperti di hotel-hotel bintang lima kita suka disajikan cornflake itu jadi makanan elit. Padahal ini terbuat dari jagung tumbuk. Kalau disini makan jagung akan turun kelas nah ini perlu ada kampanye pada masyarakat," jelasnya.

Sebagai informasi, rakor ini melibatkan stakeholder terkait, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Ketahanan Pangan Nasional, Bulog, Deputi III Kantor Staf Presiden hingga Satgas Pangan Polri dan seluruh kepala daerah se-Indonesia. (tim)

masifkan gerakan tanam, gerakan pangan murah dan ekspansi toko kepo                            sumsel, koranradar.id - penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel) agus fatoni terus memaksimalkan berbagai upaya pengendalian inflasi di provinsi sumater selatan. berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya memasifkan gerakan tanam, gerakan pangan murah (gpm) serta memperluas ekspansi toko kebutuhan pokok (kepo) ke-17 kabupaten/kota se-sumsel.
"agar inflasi sumsel tetap terkendali, kepala opd di lingkungan pemprov sumsel melakukan langkah-langkah penanganan strategis dengan memaksimalkan gerakan bantuan pangan dengan memaksimalkan anggaran-anggaran yang ada," ujar fatoni saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah tahun 2023 yang dipimpin menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian secara virtual dari griya agung, palembang, sumatera selatan, senin (13/11/2023).
fatoni mengatakan menjelang akhir tahun anggaran, kecenderungan harga akan naik harus diperhatikan betul. oleh karena itu, fatoni meminta agar kepala daerah melakukan langkah penanganan strategis.
"segera lakukan langkah penanganan strategis, galakkan gerakan tanam, gerakan pangan murah (gpm) dan menyediakan anggaran  btt," ucap fatoni.
sementara itu, dalam kesempatan yang sama mendagri muhammad tito karnavian mengingatkan kepala daerah mulai dari gubernur, bupati dan walikota untuk serius menangani pengendalian inflasi di daerah masing-masing. mendagri meminta para kepala daerah untuk memberi atensi khusus kepada sejumlah komoditi pangan, di antaranya cabai rawit, cabai merah, gula pasir dan beras.
"atensinya adalah cabai rawit, cabai merah dan beras. di beberapa daerah sudah lakukan gerakan tanam di tanah kosong dan menggiatkan lagi petani cabai serta mendorong masyarakat perkotaan untuk menanam cabai secara hidroponik. selain itu, ada juga atensi harga gula pasir," jelas mendagri. 
mendagri juga mengingatkan sejumlah daerah yang mengalami indeks perkembangan harga (iph) tinggi agar memberikan perhatian khusus. sesuai arahan presiden joko widodo dalam pengendalian inflasi untuk dilakukan pemantauan harga secara rutin.
"setelah itu saat ada tahu yang naik signifikan itu cek kenapa suplai atau demandnya segera  koordinasi dengan penyuplai masing," ujar mendagri.
kemudian, mendagri juga meminta agar para kepala daerah memperhatikan distribusi di pasaran. selanjutnya, mendagri meminta para kepala daerah untuk menggalakkan gerakan pangan lokal selain beras.
"galakkan gerakan pangan lokal atau diversifikasi pangan agar tidak hanya beras tapi juga yang lain-lain seperti ubi, ketela dan sorgum. tinggal kita gerakkan saja, seperti di hotel-hotel bintang lima kita suka disajikan cornflake itu jadi makanan elit. padahal ini terbuat dari jagung tumbuk. kalau disini makan jagung akan turun kelas nah ini perlu ada kampanye pada masyarakat," jelasnya. 
sebagai informasi, rakor ini melibatkan stakeholder terkait, di antaranya badan pusat statistik (bps), badan ketahanan pangan nasional, bulog, deputi iii kantor staf presiden hingga satgas pangan polri dan seluruh kepala daerah se-indonesia. (tim)

Tag

Share