Pj Wako Elman Sebut Sesuai Aturan, Dewan Merasa tidak Dilibatkan

PRABUMULIH, KORANRADAR.ID – Terkait viralnya pemberian mobil operasional desa (Toyota Rush) oleh Pemerintah melalui APBD (Dana Desa), Ketua Komisi I DPRD Kota Prabumulih H Zainuddin angkat bicara.

Zainuddin menyebut belum ada informasi dan pembahasan terkait pembelian mobil operasional yang digunakan 12 desa di Kota Prabumulih, yang memantik respon negatif dari masyarakat.

Udin sapaan akrabnya, menyebut jika ada pembahasan tentang pembelian mobil, Komisi I lebih menyarankan membeli mobil ambulans. “Soal pembelian mobil dinas, kami  Komisi I sampai hari ini kami belum ada pelaporan, artinya viralnya berita pembelian mobil dinas ini, kami tidak pernah menganggarkan, ” jelasnya kepada wartawan, kemarin.

Sebelumnya, Pj Walikota Prabumulih H Elman belum lama ini menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan kepala desa, dan terlihat 12 kepala desa membawa mobil operasional, berjejer rapi di depan rumah dinas pendopoan Walikota Prabumulih.

Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) A Fauzan Akmal dikonfirmasi mengaku, pembelian mobil operasional berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD) APBD Kota Prabumulih.  “Sumber ADD dari APBD,” balasnya singkat.

Disinggung mengenai, kewajiban dan wewenang DPRD Kota Prabumulih untuk membahas dan menganggarkan pembelian mobil operasional desa, yang sempat diungkap Komisi I, H Zaidunuddin Fauzan memilih tidak berkomentar. 

 

Sesuai Peraturan Walikota Prabumulih No 2 Tahun 2024

Pj Walikota Prabumulih H Elman mengatakan, pengadaan mobil operasional desa jenis Toyota Rush telah  sesuai prosedur yang berlandaskan pada Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD). 

“Bahkan telah melalui proses musyawarah desa dan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat dan Kejaksaan Prabumulih," terang Elman.

Tujuan utama dari pengadaan kendaraan operasional desa, kata Elman, adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. “Kendaraan operasional desa diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan para Kades dalam menjalankan tugas-tugas mereka, terutama dalam pelayanan publik dan koordinasi antar desa dan pemerintah kota" ujar mantan Sekretaris Daerah Kota Prabumulih itu, Rabu 3 Juli 2024.

Terkait tudingan yang menyebut Pj Walikota tidak memiliki "Sense of Crisis" dan "Sense of Belonging", Elman menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah melalui pertimbangan matang dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah. 

"Kami sepenuhnya memahami bahwa bangsa ini sedang dalam masa pemulihan pasca pandemi. Oleh karena itu, penggunaan ADD untuk pengadaan mobil operasional Desa tidak lain dimaksudkan untuk mendukung pemulihan tersebut melalui peningkatan kualitas pelayanan di tingkat desa" paparnya.

Sementara menanggapi dugaan bagian dari tim sukses salah seorang kandidat Pilkada, Pria yang pernah menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Prabujaya itu  menegaskan bahwa, kebijakan yang dilakukan murni untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan tidak berkaitan dengan politik praktis. (and)