Ormas Islam Desak Pemda OKU Tutup Tempat Maksiat

Reporter: Yudi Saputra |

Editor: Swan |

Senin , 24 Jun 2024 - 19:36

Rapat Besar GNPF Ulama OKU bersama beberapa perwakilan ormas Islam yang ada di OKU pada Senin pagi (24/6/24) di sebuah restoran wilayah seputaran Sukaraya.--

BATURAJA, KORANRADAR.ID - Perwakilan Ormas Islam akan mendesak Pemda OKU segera menutup tempat-tempat usaha terindikasi disalahgunakan sebagai sarana maksiat. Jika tidak digubris maka mereka akan melakukan tindakan aksi penutupan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Besar GNPF Ulama OKU bersama beberapa perwakilan ormas Islam yang ada di OKU pada Senin pagi (24/6/24) di sebuah restoran wilayah seputaran Sukaraya.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua GNPF Ulama OKU H. Alikhan Ibrahim ini juga dihadiri perwakilan media dan pengacara muslim.

Dalam kesempatan itu, Penasehat MUI sekaligus Mantan Ketua MUI OKU KH. Iskandar Azis menegaskan memang menekan perkembangan kemaksiatan itu berat. Oleh karena itulah Kewenangan utamanya ada pada pemerintah, terutama Pemda.

Perlu ada strategi dan tindakan yang cerdas untuk menekan kemaksiatan salah satunya dengan mendesak Pemda agar segara menutup tempat-tempat yang terindikasi sebagai sarana maksiat, seperti yang telah ia lakukan sewaktu masih aktif di kepengurusan utama MUI OKU dulu menutup lokalisasi Sepancar dan Pasar Malam yang telah disalahgunakan sebagai ajang perjudian serta melakukan investigasi di tempat-tempat terindikasi maksiat.

"Kita jangan terjebak tindakan anarkis yang akan merugikan dan menjebak kita semua dalam jerat hukum. Kita harus mendesak Pemda untuk segera menutup tempat-tempat tersebut. Kita gedor-gedor mereka terus, namun dengan cara yang elok tapi tegas. Termasuk juga mendesak MUI OKU untuk segera bertindak.

Kedua, kita mendesak Pemda untuk mengembalikan adat yang bagus atau elok di OKU dan membentuk kembali Dewan Adat OKU," tegasnya.

Sementara itu salah satu Ustad Senior di Baturaja, KH. Mustakhirul menyatakan kita harus memiliki sikap terhadap Kemaksiatan, harus ada tindakan nyata untuk mencegahnya.

"Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan memang yang paling punya wewenang memberantas kemaksiatan ini adalah pemerintah khususnya Pemda, dikarenakan mereka punya kekuasaan, tinggal bagaimana kita mendesak mereka. Kalau tidak digubris maka baru kita melakukan tindakan sebab maksiat itu mendatangkan murka Allah. Dalam Al-Qur'an telah digambarkan apabila datangnya Azab Allah SWT, maka yang akan terkena buka orang yang berbuat maksiat saja tetapi juga orang yang tidak berbuat baik tua, besar atau kecil, termasuk juga binatang," tegasnya.

Sementara perwakilan BKMT, Hj. Fauziah menyarankan perlunya kejelasan sasaran tempat-tempat yang terindikasi beserta buktinya sebagai sarana maksiat sebagai bahan acuan untuk mendesak pemerintah menutupnya. Termasuk mengandeng MUI OKU.

"Saya juga setuju dengan usulan Pak Iskandar Azis untuk membentuk kembali Kepengurusan Adat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh sekaligus mengusulkan Ketua Dewan Adat yang baru," sarannya.

Rapat juga mendengarkan usulan atau saran dari perwakilan pengacara muslim, media dan ormas Islam lainnya.

Rapat ditutup dengan kesimpulan yang dibacakan Ketua GNPF Ulama OKU H. Alikhan Ibrahim yakni, Meminta kepada Pemda terutama Pj. Bupati OKU menutup tempat-tempat maksiat di Baturaja dalam waktu satu minggu melalui Surat Desakan. Jika tidak diindahkan maka akan melakukan aksi penutupan. Kemudian mendesak MUI OKU mengajak seluruh unsur ormas, tokoh dan umat Islam berkumpul membahas masalah ini Selanjutnya mendesak pembentukan Dewan Adat yang baru dan penujukkan Ketua Adat Baru dan melakukan Aksi Damai secara langsung tidak anarkis dan melanggar hukum. (yud)

ormas islam desak pemda oku tutup tempat maksiat                            baturaja, koranradar.id - perwakilan ormas islam akan mendesak pemda oku segera menutup tempat-tempat usaha terindikasi disalahgunakan sebagai sarana maksiat. jika tidak digubris maka mereka akan melakukan tindakan aksi penutupan.  hal ini disampaikan dalam rapat besar gnpf ulama oku bersama beberapa perwakilan ormas islam yang ada di oku pada senin pagi (24/6/24) di sebuah restoran wilayah seputaran sukaraya.
rapat yang dipimpin langsung ketua gnpf ulama oku h. alikhan ibrahim ini juga dihadiri perwakilan media dan pengacara muslim. 
dalam kesempatan itu, penasehat mui sekaligus mantan ketua mui oku kh. iskandar azis menegaskan memang menekan perkembangan kemaksiatan itu berat. oleh karena itulah kewenangan utamanya ada pada pemerintah, terutama pemda. 
perlu ada strategi dan tindakan yang cerdas untuk menekan kemaksiatan salah satunya dengan mendesak pemda agar segara menutup tempat-tempat yang terindikasi sebagai sarana maksiat, seperti yang telah ia lakukan sewaktu masih aktif di kepengurusan utama mui oku dulu menutup lokalisasi sepancar dan pasar malam yang telah disalahgunakan sebagai ajang perjudian serta melakukan investigasi di tempat-tempat terindikasi maksiat.
"kita jangan terjebak tindakan anarkis yang akan merugikan dan menjebak kita semua dalam jerat hukum. kita harus mendesak pemda untuk segera menutup tempat-tempat tersebut. kita gedor-gedor mereka terus, namun dengan cara yang elok tapi tegas. termasuk juga mendesak mui oku untuk segera bertindak. 
kedua, kita mendesak pemda untuk mengembalikan adat yang bagus atau elok di oku dan membentuk kembali dewan adat oku," tegasnya.
sementara itu salah satu ustad senior di baturaja, kh. mustakhirul menyatakan kita harus memiliki sikap terhadap kemaksiatan, harus ada tindakan nyata untuk mencegahnya. 
"ini merupakan tanggung jawab kita bersama. dan memang yang paling punya wewenang memberantas kemaksiatan ini adalah pemerintah khususnya pemda, dikarenakan mereka punya kekuasaan, tinggal bagaimana kita mendesak mereka. kalau tidak digubris maka baru kita melakukan tindakan sebab maksiat itu mendatangkan murka allah. dalam al-qur'an telah digambarkan apabila datangnya azab allah swt, maka yang akan terkena buka orang yang berbuat maksiat saja tetapi juga orang yang tidak berbuat baik tua, besar atau kecil, termasuk juga binatang," tegasnya.
sementara perwakilan bkmt, hj. fauziah menyarankan perlunya kejelasan sasaran tempat-tempat yang terindikasi beserta buktinya sebagai sarana maksiat sebagai bahan acuan untuk mendesak pemerintah menutupnya. termasuk mengandeng mui oku.
"saya juga setuju dengan usulan pak iskandar azis untuk membentuk kembali kepengurusan adat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh sekaligus mengusulkan ketua dewan adat yang baru," sarannya.
rapat juga mendengarkan usulan atau saran dari perwakilan pengacara muslim, media dan ormas islam lainnya.
rapat ditutup dengan kesimpulan yang dibacakan ketua gnpf ulama oku h. alikhan ibrahim yakni, meminta kepada pemda terutama pj. bupati oku menutup tempat-tempat maksiat di baturaja dalam waktu satu minggu melalui surat desakan. jika tidak diindahkan maka akan melakukan aksi penutupan. kemudian mendesak mui oku mengajak seluruh unsur ormas, tokoh dan umat islam berkumpul membahas masalah ini selanjutnya mendesak pembentukan dewan adat yang baru dan penujukkan ketua adat baru dan melakukan aksi damai secara langsung tidak anarkis dan melanggar hukum. (yud)

Tag

Share