Hemat Anggaran, Bawaslu-KPU Minta Disatukan

PALEMBANG, KORANRADAR.ID - Ada pernyataan menarik diutarakan pengamat politik di Sumatera Selatan, terhadap dua badan penyelenggaran pemilihan umum yakni KPU dan Bawaslu. Bagindo dalam bincang santai, belum lama ini mengutarakan idenya yakni menjadikan dua Lembaga ini menjadi satu bagian. 

“Akan lebih menghemat anggaran. Menghindari benturan kerja kedua Lembaga tadi juga menghindari gesekan keduanya. Jadi ide ini muncul Dari Sumatera Selatan, akan baik jika KPU dan Bawaslu dijadikan satu Lembaga. Sebut saja Namanya Badan Penyelenggara Pemilu (BPP). Ini akan membuat serta mempermudah koordinasi,” kata Bagindo, Kamis 13 Juni 2024.

Menurut Bagindo, dengan penggabungan ini, fungsi dan tugas akan lebih jelas jika menjadi satu BPP. Komisionernya juga tidak harus banyak-banyak.  Kalau selama ini baik KPU maupun Bawaslu, masing-masing terdiri 5 orang komisioner. Dengan adanya penyatuan ini cukup dengan 7 orang komisioner termasuk ketua. 

“Rincinya 4 komisioner sebagai penyelenggara dan 3 komisioner sebagai pengawas.  Nantinya mereka bertugas di bidang tertentu, seperti litigasi dan pendataan,” ungkapnya.

Untuk masalah anggaran, sekretariat yang akan mengurus anggaran langsung dikendalikan pemerintah, bukan di bawah otoritas komisioner. "Ide ini jelas belum ada di Indonesia. Namun kita munculkan dengan harapan demi efektivitas kinerja lembaga pemilu, koordinasi tugas yang jelas, penghematan, dan menghindari saling dominasi," paparnya.

Adanya penggabungan kedua Lembaga ini, Negara akan menghemat setidaknya 30 persen dari anggaran yang selama ini dikeluarkan untuk kedua Lembaga. Hal lain, koordinasi kerja akan lebih kuat. Jika koordinasi tidak intens akan mengganggu kinerja lembaga ini.

Ia menekankan pentingnya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang intens, yang akan lebih mudah jika KPU dan Bawaslu berada di satu gedung.

"Kedepan tidak ada lagi, gedung KPU dan Bawaslu sendiri-sendiri. Gedung yang ada bisa dialihkan untuk keperluan lain. Satu gedung akan mempermudah komunikasi dan urusan partai politik. Karena didalam BPP sudah ada penyelenggara termasuk pengawasan," tuturnya.

Bagindo menyadari bahwa idenya mungkin akan mendapat penolakan dari berbagai pihak berkepentingan. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar keputusan akhir dikembalikan ke DPR RI untuk membentuk Pokja yang akan membahas lebih lanjut usulan ini. (zar)