Komitmen Sinkronisasikan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUMSEL, KORANRADAR.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin. Musrenbangnas ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.

Di sela Musrenbangnas 2024 itu, Fatoni menyampaikan tentang pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah. Sinkronisasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo itu menurut Fatoni bisa berasal dari pusat dan bisa juga berasal dari bawah (daerah).

"Dikedua arah inilah, kemudian di tengahnya kita melaksanakan musyawarah Jadi Musrenbang itu membahas perencanaan dari atas (pusat) dan perencanaan dari bawah (daerah). Perencanana dari bawah inilah yang harus kita sinkronkan dengan kebijakan dari atas," jelasnya.

Khusus di Sumsel, kata Fatoni, Pemprov sudah bersama-sama dengan Bupati dan Walikota se Sumsel sudah melakukan diskusi dan bersama-sama berkomitmen memperkuat sinkronisasi pusat dan daerah.

"Untuk Sumsel sudah sesuai dengan perencanaan yang ada di pusat sudah. Tinggal detailnya yang harus kita kawal dan pastikan," jelas Fatoni.

Sementara itu, dalam arahannya Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo mengatakan saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah dan tntangan yang tidak gampang. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2% dampak runtutan dari covid juga masih terasa sampai sekarang. Bahkan beberapa negara telah masuk pada resesi, Jepang Inggris dan beberapa negara eropa berada pada posisi menuju resesi.

Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan agar semua mengedepankan kehati-hatian dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran dan betul-betul harus prudent sehingga tidak ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah dibuat. Ia juga mengingatkan agar semua memperhatikan skala prioritas.

Lebih jauh Jokowi mengatakan saat ini semua negara takut pada 3 hal yang pertama harga minyak dan bunga pinjaman karena begitu bunga pinjaman naik maka beban pada fiskal akan sangat besar. Oleh sebab itu semua pihak dihimbau untum hati-hati dalam mengelola anggaran yang ada.

"Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka menengah dan masuk ketahunan masing masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak, dengan rencana besar yang kita miliki. Hal ini yang belum, oleh sebab itu sinkronisasi menjadi kunci," jelas Jokowi.

Jokowi memberikan contoh, pemerintah pusat membangun bendungan, membangun lagi irigasi primernya, tapi irigrasi sekunder tersier sampai ke sawah tidak di kerjakan sehingga airnya  tidak sampai ke sawah sawah ada.

Kemudian membangun pelabuhan pelabuhan oleh Kementrian Perhubungan, tetapi jalan yang semestinya dibangun pemerintah daerah jalan menuju ke pelabuhannya meskipun hanya pendek  tidak dikerjakan sehingga menjadi tidak sinkron, tidak seirama.

"Semuanya harus sinkron dan inline. semuanya inline dari Kementerian sampai ke daerah itu harus segaris oleh sebab itu saya ingin mengingatkan kepada Kementerian kalau punya rencana itu disampaikan kedaerah yang ingin ditempatkan. Ketuk pintu, kulon nuwun, siap tidak kita bangun waduk tapi irigasi sekunder tersiernya daerah kalau tidak sanggup geser ke provinsi lain," jelasnya.

Lebih jauh Jokowi juga mengatakan sinkronisasi penyusunan RKPD tahun 2025 harus berdasarkan prinsip.  Pertama yakni harus in line harus se irama jangan sampai pusat ke kanan daerah ke kiri yang dapat mengakibatkan kehilangan semua rencana.

Menurutnya semua harus inline, harus seirama misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah konversi sawah untuk properti itu tidak sinkron namanya. Kemudian yang kedua program harus berorientasi hasil harus ada nilai ekonominya oleh sebab itu harus fokus.