Anggota DPRD Sumsel H Suhada Gelar Reses

Tampung Seluruh Aspirasi Warga Lubuk Linggau

SELAMA satu pekan dari tanggal 31 Januari hingga 5 Februari 2024, H Suhada Sarbini Sarbini, anggota DPRD Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel 8, yang meliputi Kabupaten Musi Rawas, Muratara, dan Kota Lubuk Linggau melaksanakan reses.

Reses tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat dilaksanakan oleh anggota Fraksi PKS tersebut, dengan datang secara langsung menemui masyarakat dan melakukan dialog.

Pada hari pertama, anggota Fraksi PKS ini mengunjungi warga di Kelurahan Ulak  Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II.

Kemudian, mendatangi warga Kelurahan Bandung Kanan selanjutnya di Kelurahan Rahmah, Kecamatan Lubuk linggau Selatan I. Lalu Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II. 

Setelah itu, pada 3 Februari ke Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II. Dan hari terakhir ke Kelurahan Mulya, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II dalam lingkup Kota Lubuk Linggau. 

Suhada mengatakan, empat kelurahan membutuhkan anggaran pengadaan tempat pemakaman umum (TPU), yaitu Kelurahan Ulak Lebar, Kelurahan Bandung Kanan, dan Keputusan, serta Kelurahan Air Temam. 

Kemudian perbaikan sistem  penerimaan siswa baru khususnya SMA dengan pembatasan zonasi. "Banyak SMA  Negeri yang menetapkan anggaran yang besar saat penerimaan siswa baru, dengan  pengadaan pakaian seragam. Sekolah, olahraga, sepatu, jaket almamater yang diwajibkan, hingga mencapai Rp 5 juta," beber Suhada.

Masyarakat juga kesulitan dalam pengurusan BPJS/KIS jaminan pemerintah. “Mohon agar syaratnya dipermudah. Kemudian banyak usulan pengerasan jalan dan juga drainase di setiap kelurahan, mengingat tingginya intensitas hujan," tukasnya.

Lalu, tingginya harga sembako, utamanya beras yang mencapai Rp 15.000 per kg. Sementara pendapatan masyarakat menurun karena musim hujan. 

"Banyak masyarakat yang membutuhkan sembako bansos, tapi nama mereka tidak termasuk dalam daftar penerima. Sedangkan mereka yang mampu justru mendapat bantuan bansos," ungkap Suhada.

Kemudian terdapat beberapa kantor lurah yang tidak layak disebut kantor, karena kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Kiranya dapat dianggarkan rehab berat kantor kantor kelurahan. 

"Ada juga beberapa posyandu tidak memiliki perlengkapan, sehingga setiap ada kegiatan, harus meminjam ke posyandu yang lain," urainya. 

Banyak usulan dari Karang Taruna di beberapa. Kelurahan yang meminta pengadaan sarana dan prasarana olehraga, seperti lapangan voli dan peralatannya,  serta sound system kelompok senam ibu - ibu.