Data BPS harus Terbuka dan Transparan

SUMSEL, KORANRADAR.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Fatoni utarakan kehadiran di BPS Sumsel guna mengetahui rilis (pengumuman) dari BPS Sumsel. Artinya yang menjadi kendala maupun permasalahan dan sangat dibutuhkan harus fokus untuk melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi dan juga penanganan program prioritas kemiskinan ekstrim.

Hal tersebut diutarakan pada saat acara rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Provinsi Sumsel bertempat di Ruang Vicon Lantai I BPS Sumsel, belum lama ini.

"Mari kita atasi yang menjadi kendala, maka sangat dibutuhkan kerjasama koordinasi semua pihak (stakeholder) dan memberikan data yang akurat dari kabupaten kota agar dapat diambil suatu kebijakan. Perlu Sinergi dan konsolidasi terkait CSR," ujar Fatoni.

Lanjut Fatoni, untuk penanganan inflasi, banyak upaya-upaya yang dilakukan seperti gerakan - gerakan pasar murah yang diakukan tiga kali seminggu.

“Jadi tolong menyampaikan kepada masyarakat setiap hari Senin Selasa dan Kamis silahkan mencari lokasi pasar murah dan Pemprov juga penanganan penurunan angka stunting dengan memberikan bantuan berupa sembako, karena hal ini ada berkorelasi dengan tingkat kemiskinan ekstrim,” tukasnya.

Dikatakanya, BPS Sumsel instansi vertikal sebagai mitra Pemprov harus memberikan akurasi data tidak ada yang ditutup-tutupi dan transparansi serta akuntabel. 

Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto, utarakan menyampaikan secara resmi berita, pengumuman, informasi, dan sebagainya seperti inflasi, nilai tukar petani, pariwisata, transportasi, ekspor-impor. 

Turut hadir Sekda OKI Asmar Wijaya, Sekda Muara Enim Yulius, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel, H Edward Chandra, dan para Kepala OPD Provinsi Sumsel. (tim)