Dewan Apresiasi Perombakan di BUMD

PALEMBANG, KORANRADAR.ID -Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), H. Nopianto, menyoroti langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel yang melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, perubahan manajemen yang dilakukan merupakan langkah positif dan patut didukung, asalkan benar-benar membawa perbaikan terhadap kinerja perusahaan daerah dan kontribusi PAD bagi Pemprov Sumsel. “Kita pantau memang banyak terjadi perombakan di jajaran manajemen BUMD, ada yang diganti, ada yang di-rolling, bahkan ada yang diisi oleh tenaga profesional baru, baik di posisi komisaris maupun direksi. DPRD tentu setuju dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah provinsi atas langkah ini,” ujar Nopianto,kemarin. 

Ia menilai, kehadiran orang-orang baru yang memiliki kompetensi di bidangnya akan memberi angin segar bagi BUMD untuk meningkatkan kapasitas bisnis. Sejumlah BUMD, seperti diantaranya TSM  hingga PT SMS,  BPR telah mengalami perubahan di jajaran manajemen. 

Nopianto berharap perombakan ini bisa mempercepat akselerasi kinerja BUMD sehingga mampu menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Gelar Evaluasi Kinerja Lima BUMD

Lebih lanjut, Nopianto menegaskan bahwa perombakan manajemen tidak boleh berhenti sebatas pergantian posisi. Evaluasi menyeluruh dan berkesinambungan harus terus dilakukan agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban bagi Pemprov Sumsel. “Kita tahu, ada beberapa BUMD yang kondisinya tidak baik-baik saja. Ada yang ‘sakit’, ada juga yang ‘setengah sakit’. Kalau kondisinya seperti ini dibiarkan, justru jadi beban. Maka perlu evaluasi terus-menerus,” jelasnya.

Sebagai contoh, ia menyebut PD Prodexim yang selama bertahun-tahun mengalami kerugian. DPRD bahkan sudah memberikan rekomendasi agar BUMD tersebut dilikuidasi atau digabung dengan perusahaan daerah lain.  “Kalau masih bisa diselamatkan, silakan diperbaiki. Tapi kalau sudah tidak mungkin, lebih baik ditutup agar tidak jadi beban,” katanya.

Nopianto juga menyinggung pelayanan air bersih oleh TSM, salah satu BUMD yang dimiliki penuh oleh Pemprov Sumsel. Ia mengakui banyak keluhan masyarakat terkait tarif yang mahal, kualitas air keruh, hingga sering terjadinya gangguan distribusi. 

Hasil evaluasi menunjukkan adanya kelebihan kapasitas pelanggan yang tidak sebanding dengan kemampuan produksi TSM.  Meski begitu, ia mengapresiasi langkah TSM yang sedang membangun water treatment plant (WTP) dan intake baru di Talang Buluh bekerja sama dengan PDAM Tirta Betuah  Banyuasin. 

BACA JUGA:BUMN/BUMD Diundang Rakor Persiapan Launching Bedah RTLH

Proyek ini menurutnya diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menjawab kebutuhan air bersih masyarakat Palembang dan sebagian Banyuasin. “Kita dorong agar proyek ini segera selesai sehingga keluhan masyarakat bisa segera diatasi,” tegasnya.

Selain TSM, beberapa BUMD lain juga menjadi sorotan DPRD,  dia berharap perusahaan-perusahaan daerah tersebut mampu memberikan kontribusi nyata berupa dividen untuk meningkatkan PAD Sumsel.  “BUMD itu harus jadi aset, bukan beban. Harus ada kontribusi nyata kepada daerah,” ujarnya politisi Partai Nasdem ini.

Terkait tudingan bahwa perombakan manajemen BUMD hanya diisi oleh orang-orang dekat kepala daerah, Nopianto menegaskan bahwa kedekatan bukan masalah selama yang bersangkutan memiliki kompetensi. “Profesionalitas itu yang utama. Selama punya pengalaman, latar belakang, dan kemampuan yang mumpuni, siapa pun berhak duduk di jajaran manajemen,” tegasnya.

Nopianto mengingatkan agar evaluasi terus dilakukan, baik terhadap kelembagaan maupun individu yang duduk di kursi manajemen BUMD. 

Bila terbukti tidak kompeten atau tidak memberikan nilai tambah, pergantian harus segera dilakukan sesuai mekanisme yang ada. “Kita dukung langkah Pemprov Sumsel, tapi jangan berhenti di perombakan saja. Evaluasi harus jadi kunci agar BUMD benar-benar sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah,” katanya.(zar)