Fraksi Gerindra Soroti Aksi Kriminalisasi Terhadap Nakes

MARTAPURA, KORANRADAR.ID - Seperti yang disampaikan Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD OKU Timur, Ida Liana SKeb, saat Rapat Paripurna DPRD OKU Timur dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rangka membahas dan meneliti rancangan KUA dan rancangan PPAS  Tahun Anggaran 2026, Rabu 20 Agustus 2025.

Menurut Ida Liana, Fraksi Partai Gerindra sangat tidak mentolerir aksi kekerasan yang dialami para Nakes.  "Fraksi Kami, Fraksi Gerindra DPRD OKU Timur menaruh perhatian serius terhadap kasus kriminalisasi tenaga kesehatan yang marak baru-baru ini, dimana seorang dokter yang sedang menjalankan tugasnya justru dianiaya oleh pasien serta warga, bahkan menghalangi proses pelayanan medis," ujarnya.

Tindakan ini menurut Ida, tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga sangat merugikan masyarakat luas karena dapat mengganggu fungsi pelayanan kesehatan yang vital.

"Kami menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), organisasi profesi kesehatan lainnya, serta Forkompinda yang meliputi aparat kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait untuk mengambil sikap tegas dalam penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan ataupun intimidasi terhadap tenaga kesehatan," tegasnya.

Bahkan, Fraksi Gerindra menekankan  tenaga medis, baik dokter spesialis, dokter umum, perawat, maupun bidan, bekerja dengan dedikasi tinggi demi kemanusiaan, sehingga mereka layak mendapatkan perlindungan hukum, jaminan keamanan, serta kesejahteraan yang memadai.

"Kami mendorong agar Rencana Anggaran Belanja (RAB) kesehatan dioptimalkan bukan hanya untuk fasilitas fisik rumah sakit, tetapi juga untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan penyediaan sistem perlindungan hukum yang efektif. Selain itu, edukasi publik menjadi kunci penting dalam mencegah terulangnya kasus serupa, masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa tenaga medis adalah mitra, bukan lawan, dalam menjaga kesehatan," ucap Ida yang juga seorang Bidan.

Selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto yang menitik beratkan pada pembangunan sistem kesehatan yang kuat dan pemberantasan premanisme, Fraksi Gerindra mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik internal rumah sakit, organisasi profesi, maupun aparat hukum, untuk memperkuat koordinasi dan solidaritas dalam menjaga keamanan serta keberlangsungan layanan kesehatan.

"Kami percaya, dengan dukungan politik, hukum, dan masyarakat, tenaga kesehatan akan dapat bekerja lebih optimal, profesional, dan aman demi terwujudnyapelayanan kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan," pungkasnya. (awa)