Antisipasi Inflasi, Jaga Stabilitas Ekonomi

Bupati OKU Timur H Lanosin saat menghadiri Rapat Koordinasi Capacity Building and High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatra di Ballroom Hotel Novotel Palembang.--

MARTAPURA, KORANRADAR.ID - Bupati OKU Timur H Lanosin menyatakan, Pemkab OKU Timur akan selalu menyelaraskan kebijakan daerah dengan pusat demi melindungi kestabilan ekonomi, menjaga harga tetap terkendali, dan memastikan kebutuhan pokok rakyat tetap tersedia dan terjangkau.

Penegasan ini disampaikan Bupati saat menghadiri Rapat Koordinasi Capacity Building and High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatra Selatan yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Palembang.

Menurut Bupati, melalui partisipasi aktif, dirinya berharap hasil rakor dapat segera diimplementasikan dalam kebijakan daerah, guna memastikan kestabilan harga di OKU Timur tetap terjaga dan masyarakat tidak terdampak secara ekonomi.

"Untuk di OKU Timur angka pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan terus berupaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat," ujar Bupati.

Rakor yang dibuka Sekda Sumsel H Edwar Chandra ini, menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi serta memperkuat kelembagaan TPID dan TP2DD.

Dalam rakor ini, para narasumber menyampaikan berbagai informasi penting, Kepala BPS Sumsel, Mohammad Wahyu Yulianto, menjelaskan tentang perkembangan inflasi di Sumsel dan memproyeksikan kondisi hingga akhir tahun 2025.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Sumsel, Wan Dayantolis, menyampaikan potensi ancaman cuaca ekstrem dan bencana alam yang bisa memengaruhi ketersediaan bahan pangan.

Perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian RI juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, agar program pengendalian inflasi benar-benar berjalan dan terasa langsung oleh masyarakat.

Sekda Sumsel, dalam pemaparannya, menyebutkan bahwa inflasi Sumatera Selatan pada bulan Juni 2025 berada di angka 2,44% (year on year). Angka ini memang masih dalam batas aman, tapi menjadi yang tertinggi di Sumatera. Oleh karena itu, setiap daerah diminta untuk lebih waspada dan cepat bertindak.

“Harapan kami, TPID di setiap kabupaten dan kota bisa lebih aktif menyelesaikan permasalahan di lapangan, agar masyarakat tidak menjadi korban dari kenaikan harga,” ucap Sekda.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Duddy Adiya, menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel cukup tinggi dan berada di atas rata-rata nasional. Namun, sebagai daerah agraris, Sumsel sangat rentan terhadap cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada pasokan dan harga pangan strategis. (awa)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan