Syarat Pendaftaran KPPS Pemilu 2024 pada 11 Desember 2023

Reporter: Susi Yenuari |

Editor: Swan |

Jumat , 08 Dec 2023 - 11:09

Syarat Pendaftaran KPPS Pemilu 2024 pada 11 Desember 2023--

syarat pendaftaran kpps pemilu 2024 pada 11 desember 2023                            palembang, koranradar.id - jadwal pendaftaran kelompok penyelenggara pemungut suara (kpps) pemilihan umum (pemilu) 2024 resmi dibuka pada 11 desember 2023.
kpps adalah kelompok yang dibentuk oleh pps untuk melaksanakan pemungutan suara di tps.
hal ini disampaikan oleh komisi pemilihan umum (kpu) ri pada rabu 29 november 2023.
selanjutnya penetapan petugas kpps akan dilakukan pada 24 januari 2024 dan dilanjutkan dengan pelantikan pada 25 januari 2024.
"kami umumkan pembentukannya (kpps) pada 11 desember, proses perekrutannya," kata anggota kpu parsadaan harahap, dikutip dari antara.
tahun ini, dikatakan parsadaan, syarat pendaftaran kpps pemilu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, salah satunya penerapan batas maksimal usia menjadi 55 tahun.
dia juga mengatakan, penerapan aturan batas usia tersebut untuk mencegah mencegah terulangnya kembali kasus meninggalnya para petugas kpps seperti pada pelaksanaan pemilu 2019.
"kami kasih batasan usia maksimal 55 tahun, maksimal ya. tapi kami harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara yang memenuhi syarat dari umur 17 tahun sampai 55 tahun," ujar parsadaan.
adapun pemungutan suara pemilu anggota legislatif 2024 dilakukan serentak dengan pemilu presiden dan wakil presiden 2024 pada rabu, 14 februari 2024.
syarat pendaftaran kpps pemilu 2024
- warga negara indonesia (wni);
- berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 55 tahun
- setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, bhinneka tunggal ika dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945;
- mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- berdomisili dalam wilayah kerja kpps;
- mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
gaji dan tugas petugas kpps pemilu 2024
sementara itu, gaji petugas kpps pemilu 2024 naik dua kali lipat dibandingkan dengan honor pada tahun 2019, dengan masa kerja sekitar satu bulan yakni 25 januari sampai 23 februari 2024.
ini berdasarkan surat kementerian keuangan nomor s-647/mk.02/2022 tanggal 5 agustus 2022, perihal satuan biaya masukan lainnya (sbml) untuk tahapan pemilihan umum dan tahapan pemilihan.
pada pemilu 2019, honor anggota kpps hanya rp500.000, kini pada pemilu 2024 naik menjadi rp1,1 juta dengan rincian:
- gaji ketua kpps pemilu 2024: rp1.200.000
- gaji anggota kpps pemilu 2024: rp1.100.000
adapun tugas kpps pemilu 2024 yakni:
- mengumumkan daftar pemilih tetap (dpt) di tps
- menyerahkan dpt kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas tps
- melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tps
- membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas tps, dan ppk melalui pps
- menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di tps
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kpu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
selain itu, kpps mempunyai kewenangan dan kewajiban antara lain:
- menempelkan dpt di tps
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas tps, panwaslu kelurahan/desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
- menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
- menyerahkan hasil penghitungan suara kepada pps dan panwaslu kelurahan/desa
- menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada ppk melalui pps pada hari yang sama
- melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh kpu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Palembang 9 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan