Instruksi Presiden, Giri Ramanda Bakal Awasi Pengangkatan CASN 2024

PALEMBANG, KORANRADAR.ID - Anggota Komisi II DPR RI asal Sumsel, Dr HM Giri Ramanda N Kiemas SE MM menyatakan akan tetap mengawal percepatan pengangkatan CASN 2024 seperti instruksi Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.

"Kita sudah dengar Menteri Sekretaris Negara bahwa akan ada percepatan. Sekarang kita masih menunggu percepatan itu seperti apa dan apakah benar-benar akan dilaksanakan," kata Giri Ramanda, kemarin 5 April 2025.

Sekarang ini tinggal menunggu BKN menyelesaikan NIP CASN yang akan dilantik CPNS bulan Juni ini, kemudian juga PPPK yang di bulan Oktober 2025.

"Kita lihat saja sehabis lebaran ini bagaimana percepatan mereka lakukan agar apa yang disampaikan instruksikan Pak Presiden yang disampaikan Pak Menteri Sekretaris Negara tentang CPNS dan PPPK bisa jalan," kata Giri Ramada.

Mantan Ketua DPRD Sumsel berharap itu bisa jalan cepat karena itu menyangkut nasib sekian banyak orang yang menunggu kepastian dari hidup.

"Kemarin kan sesuai instruksi Pak Presiden kan di bulan Juni CPNS, kemudian di bulan Oktober PPPK. Karena PPPK harus ada gelombang kedua yang akan tes di akhir setelah bulan puasa ini baru akan diadakan tes," terangnya.

Giri Ramanda yang juga Ketua DPD PDI-P Sumsel berharap semoga percepatan instruksi Presiden ini bisa dilaksanakan, sehingga para CPNS di bulan Juni sudah bisa diangkat, kemudian PPPK di bulan Oktober di tahun ini semua selesai. 

"Kalau sudah selesai semua kan akhirnya kita kan bisa mengelola ke depan manajemen ASN yang lebih baik di Indonesia. Kalau total yang ikut terdata hampir 2 juta orang yang ikut. Yang diangkat sebagai PPPK itu 972 ribu. Kalau CPNS kalau tidak salah hampir 300 ribu orang," katanya.

Angin segar bagi para calon Aparatur Sipil Negara atau CASN 2024, pasalnya yang sebelumnya bakal diangkat 2026, pemerintah akhirnya mengumumkan kebijakan terbaru bahwa akan dimajukan.

Berdasarkan keputusan yang dibacakan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB), Jakarta. Senin, 17 Maret 2025. (zar)