Langkah Cepat Palembang Atasi Banjir

Pompa Baru dan Perbaikan Drainase

PEMERINTAH Kota Palembang terus berupaya menangani permasalahan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah.  Dalam langkah cepat, Pemkot Palembang berencana mempercepat pembelian pompa air berkapasitas besar untuk mempercepat aliran air di titik-titik rawan genangan.

Demikian ditegaskan Walikota Palembang Drs H Ratu Dewa MSi, usai rapat Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2025-2029.

"Banjir ini bukan hanya bisa ditangani oleh pemerintah kota, tetapi perlu sinergi dengan berbagai pihak. Saat ini, kita sedang mencari solusi yang lebih cepat, salah satunya dengan pengadaan pompa berskala besar yang bisa menyedot air lebih efektif," ujar Dewa, kemarin.

Menurutnya, pompa portable yang tersedia saat ini, dinilai masih kurang maksimal dalam menyedot air dari hulu ke hilir. Selain itu, Balai Jalan Nasional juga memiliki beberapa pompa, namun masih perlu optimalisasi lebih lanjut agar penanganan genangan lebih cepat.

Selain penggunaan pompa, Pemkot Palembang juga menyoroti pentingnya pelebaran drainase dan pengurangan sedimentasi yang menghambat aliran air. Salah satu kendala utama adalah adanya beberapa jembatan yang terlalu rendah dan menghalangi aliran air, terutama di Kecamatan Kemuning. "Ada sekitar 4-5 jembatan yang perlu dinaikkan, agar tidak menghambat arus air. Ini sudah kami sampaikan kepada Gubernur Sumsel," tambahnya.

Selain masalah banjir, Pemkot Palembang juga berfokus pada isu sampah, kemacetan, serta peningkatan ruang terbuka hijau dan fasilitas umum seperti WiFi untuk menekan angka kriminalitas dan aksi balap liar.  Tahun ini, pemerintah berencana menambah kolam retensi guna menampung lebih banyak air di saat curah hujan tinggi. 

Saat ini, terdapat 42 kawasan titik genangan yang terus dipantau dan diupayakan untuk diminimalkan. Dengan berbagai upaya ini, Pemkot Palembang berharap masalah banjir dapat tertangani secara lebih cepat dan efektif, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan akibat genangan air yang berkepanjangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Ahmad Bastari Yusak mengatakan, kondisi 42 kawasan titik genangan ini tidak hanya di pemukiman tetapi juga jalan protokol. "Meski sudah banyak pengurangan titik banjir, kita tetap fokus mengatasi 42 kawasan rawan banjir ini," katanya.

Bastari mengatakan, 42 kawasan rawan banjir yang masih jadi fokusnya, di antaranya Sekip Bendung, Simpang Polda, Basuki Rahmat, Puntikayu, Darma Agung, Siti Fatimah, Angkatan 45, Jalan Kapten A Rivai (depan Kantor Gubernur Sumsel), kawasan banjir di Seberang Ulu, dan lainnya.

Beberapa lokasi banjir di jalan protokol yang jadi kewenangan provinsi dan nasional, PUPR sudah lakukan paparan seperti untuk kawasan Kapten A Rivai, Puntikayu juga Dharma Agung.

PUPR memastikan persoalan banjir terjadi, lantaran penyempitan ruang air dikarenakan sedimentasi dan sampah. Dengan adanya 58 komunitas ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dan sekitarnya, untuk tidak buang sampah ke sungai.

"Komunitas ini bentuk keberhasilan dari sosialisasi di beberapa tempat yang dilakukan oleh Pemkot Palembang, komunitas ini akan membantu menjaga drainase dan sungai," pungkasnya. (adv/spt)