Banjir Diskon Akhir Tahun

SEJUMLAH gelaran diskon di toko ritel offline maupun online hadir memeriahkan Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025. 

Diproyeksikan gebyar diskon akhir tahun ini akan memberikan mendatangkan penghematan devisa belanja negara hingga Rp 80 triliun atau sekitar US$ 5 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah asosiasi pengusaha telah menginisiasi gelaran diskon. Ada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Belanja di Indonesia Aja (BINA) Diskon 2024, hinggiga EPIC Sale yang diluncurkan hari ini.

"Kalau dihitung dalam satu bulan ini mulai dari Harbolnas, BINA, sampai dengan EPIC Sale. Itu bisa dapat Rp 80 triliun. Nah itu Rp 80 triliun kalau didolarkan itu sekitar US$ 5 miliar. Berarti US$ 5 miliar ini adalah penghematan devisa belanja di Indonesia saja," kata Airlangga, dalam acara Peluncuran EPIC Sale di Alam Sutera, Tangerang, Minggu 22 Desember 2024.

Airlangga menjelaskan, angka Rp 80 triliun ini merupakan akumulasi dari target-target belanja konsumen dari masing-masing event. Rinciannya antara lain, untuk Harbolnas diperkirakan target transaksi Rp 40 triliun bisa dicapai.

Hitung-hitungan Dampak Kenaikan PPN 12% ke Ekonomi RI

Kemudian di acara BINA Diskon, targetnya perolehan transaksi mencapai Rp 25 triliun. Sedangkan pada gelaran EPIC Sale yang, ditargetkan perolehannya mencapai Rp 14 triliun selama gebyar diskon berlangsung.

"Tadi Pak Solehin (Ketua Umum Aprindo) mengatakan retail ini per harinya Rp 1,2 triliun. Jadi kalau (10 hari pelaksanaan) Rp 12 triliun, ditambah 8%, kita harus tumbuh 8% Pak. Jadi Rp 14 triliun," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menyinggung tentang implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% mulai 1 Januari 2025. Ia menekankan, tidak semua barang akan dikenakan PPN 12%, salah satunya ialah produk-produk kebutuhan pokok.

"Pertama, urusan bahan pokok penting semuanya tidak kena PPN termasuk turunannya. Jadi turunan tepung terigu, turunan MinyaKita, kemudian turunan gula," ujar Airlangga.

Berikutnya ada jasa layanan pembayaran atua payment system seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga e-Money. Hal ini seperti transaksi menggunakan debit card, e-money transaksi kartu lainnya, menurutnya tidak akan terkena dampak kenaikan PPN jadi 12%.

"Jadi QRIS tidak ada PPN, sama seperti debit card transaksi yang lain. Jadi apalagi kalau sektor kan transportasi, kemudian kesehatan dan pendidikan itu tanpa PPN semua. Kecuali yang khusus, yang khusus nanti yang ditentukan. Jadi bayar tol pun tidak kena PPN," terangnya.

Oleh karena itu, menurut Airlangga program-program Kementerian Perdagangan perlu terus didukung, khususnya dalam menyemarakan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025. Ia optimistis, target-target transaksi dapat terpenuhi dan menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi RI kuat. (dtf)