Program Pembangunan 3 Juta Rumah Diminta Gunakan Produk Dalam Negeri

Deretan perumahan subsidi.--

JAKARTA, KORANRADAR.ID - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta agar program pembangunan 3 juta rumah per tahun menggunakan produk dalam negeri, khususnya dalam sektor konstruksi.

Dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, Sudjatmiko menyebut meskipun Indonesia memiliki pabrik aluminium composite panel (ACP) berskala besar seperti yang ada di Surabaya dan Jakarta, masih banyak proyek konstruksi yang mengimpor bahan ini.

Padahal, ketergantungan pada impor ini disebutnya dapat berisiko menciptakan situasi serupa dengan kasus Sritex, di mana industri dalam negeri kalah saing dengan produk impor. “Jangan sampai nanti ada Sritex kedua,” kata Sudjatmiko.

Selain masalah ACP, Sudjatmiko juga menyoroti harga semen yang dinilai masih tinggi. Ia mengusulkan agar perusahaan-perusahaan semen seperti Semen Indonesia dan PT Indocement membagi produk mereka menjadi dua kategori, yakni semen untuk pasar retail dan semen khusus untuk pembangunan rumah murah.

Dengan memisahkan kedua kategori ini diharapkan harga semen untuk rumah murah dapat ditekan lebih rendah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10), mengatakan program 3 juta rumah per tahun membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan perusahaan besar.

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2025 untuk pembangunan perumahan adalah Rp5,078 triliun, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp14,3 triliun.

Ia mengatakan dibutuhkan langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya guna mewujudkan target 3 juta rumah per tahun. Salah satu solusi yang tengah digodok adalah penerapan mekanisme pembelian terpusat (central purchasing) untuk material bahan bangunan.

Ia mencontohkan pembelian semen untuk program 3 juta rumah diperkirakan memakan biaya lebih dari Rp10 triliun. Dengan mekanisme pembelian terpusat, diharapkan biaya produksi dapat ditekan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. (ant)

Tag
Share