PALI,KORANRADAR.ID-Pimpinan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) resmi diambil sumpah/janji jabatan pada Senin 21 Oktober 2024 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten PALI.
Unsur pimpinan yang diambil sumpah antara lain, H. Ubaidillah, SH (Ketua DPRD), H. Kristian, S.M (Wakil Ketua 1) dan Firdaus Hasbullah, SH, MH (Wakil Ketua II).
Acara tersebut, dihadiri oleh anggota DPRD PALI, Bupati PALI Dr. Ir. H. Heri Amalindo, MM, Wakil Bupati H. Soemarjono, Unsur Forkopimda, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.
Usai pelantikan, Firdaus Hasbullah, SH, MH menjelaskan, bahwa dengan telah dikukuhkan menjadi unsur pimpinan DPRD PALI, dirinya siap bekerja menunaikan amanah untuk lima tahun kedepan.
BACA JUGA:Ini Nama-Nama Kabinet Prabowo-Gibran
Politisi Partai Demokrat itu juga mengatakan, pimpinan DPRD PALI harus solid dan kompak dalam menjalankan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada sekretariat DPDRD PALI yang sudah bekerja sehingga proses pelantikan berjalan dengan lancar,:: jelasnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Daerah (MD) KAHMI Kabupaten PALI, Drs. Effendi Pandei mengapresiasi kepada Firdaus Hasbullah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten PALI.
“Selamat mengemban amanah besar ini. Sebagai kader yang pernah dilahirkan dan dibesarkan dalam HMI, FH diharapkan dapat menjaga marwah, cita-cita, tujuan, fungsi, dan peran sebagaimana amanah AD/ART HMI demi kemajuan Bumi Serepat Serasan yang kita cintai,”ujar Effendi Pandei.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten PALI, itu juga berharap agar para pengurus KAHMI yang terjun ke dunia legislatif dapat istiqomah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
Tokoh KAHMI lainnya, Habibi M. Aridi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum KAHMI serta Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten PALI memberikan dukungan serupa.
“Saya bangga dan berharap Kakanda FH mampu berkontribusi secara strategis sebagai kader umat. Semoga beliau dapat mengawal dinamika pembangunan di Kabupaten PALI melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk mengefektifkan serta memaksimalkan capaian pembangunan di daerah,”pungkasnya.