PAGARALAM, KORANRADAR.ID – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Pagar Alam, Rano Fahlesi SE MSi, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas target perubahan pendapatan tahun 2024 dan pendapatan tahun 2025 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Besemah III Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pagar Alam, kemarin.
Rakor ini diadakan dengan tujuan memberikan rujukan dan acuan dalam penyusunan target pendapatan untuk tahun 2024 dan 2025. Dalam sambutannya, Pj Sekda Rano Fahlesi menekankan pentingnya penentuan perubahan target pendapatan yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
“Perubahan target pendapatan ini, harus dilaporkan kepada Penjabat Walikota secara detail dan riil. Baik dari simulasi ini, kita menentukan ada dasarnya, kemudian kita menetapkan angka tersebut. Ini luar biasa, saya sangat mengapresiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita ini,” ujar Rano Fahlesi.
Rano juga menambahkan bahwa perubahan target pendapatan ini, sangat penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pagar Alam. Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan memastikan setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang kuat.
Dalam rakor tersebut, para peserta membahas berbagai aspek yang akan mempengaruhi pendapatan daerah, termasuk potensi dan tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun-tahun mendatang. Simulasi dan analisis data juga dilakukan untuk memastikan target yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah dan pihak terkait yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya rakor ini, diharapkan Kota Pagar Alam dapat mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang krusial dalam proses penyusunan APBD-P 2024 dan 2025. Hasil dari rakor ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. (edi)