Pengamat Minta Bupati Jangan Mengekor Ketenaran Tokoh Politik Nasional

Pernyataan ini dikeluarkan Bagindo, mengingat bupati PALI,  dalam pernyataan di media sosial bahwa terkait maraknya aksi demonstrasi merupakan alam demokrasi yang tidak bisa di hadang. “Biasa saja, Ini adalah demokrasi Dimana kritik, dan saran membangun boleh-boleh saja. Dan ini bentuk pengawasan, kita juga berterimakasih. Hanya saja mohon jangan di framing,"kata dia.

 

Menurutnya, jangan sampai sampai media ditunggangi. "Jangan sampai kamu “Media” ditunggangi wong. Kesian masyarakat, aku tanya kamu geliat ekonomi kita (PALI) meningkat atau menurun ketika aku memimpin. Jawabnyo make data jadi lemak kito ngobrolnyo," jelasnya kepada wartawan dan juga tersebar di medsos. 

 

Pernyataan ini akhirnya menuai kritik tajam. Menurut Bagindo, jangan sampai pemimpin di PALI mengikuti fenomena politik "ekor jas" atau menumpang ketenaran nama besar Presiden Prabowo Subianto menjadi indikasi bahwa sang pemimpin di PALI tidak memiliki basis legitimasi politik yang kuat atas kinerjanya.

 

“Ketokohan Prabowo dijadikan tameng, diobral ke publik untuk menutupi krisis prestasi juga in vestasi sosial politiknya di wilayah ini. Ini gejala umum di era politik serba branding,tapi gagal dalam realltas progresifitas pembangunan ditingkat lokal,"ujar Bagindo dengan nada keras.

Ia bahkan menyebut bahwa karakter pemimpin seperti ini masuk dalam kategori *“fenomena perilaku bak intelektual pengidap autism”*. Artinya, pemimpin yang terisolasi dari realitas masyarakat dan cenderung tidak peka terhadap kebutuhan publik. "Dia tampak tak mampu mengelola dinamika sosial dan justru lebih fokus pada gaya hidup serta pencitraan. Akibatnya, tidak ada advokasi sosial-politik yang kuat dan berkelanjutan di wilayah kerjanya," lanjutnya.

Salah satu hal yang paling disorot Bagindo adalah pembelian mobil dinas mewah senilai miliaran rupiah oleh pemerintah daerah PALI. Ia menilai langkah itu sangat bertentangan dengan semangat efisiensi dan penghematan yang digaungkan Presiden Prabowo. “Bayangkan, saat Prabowo bicara soal efisiensi, justru di PALI malah membeli mobil baru seharga Rp3 miliar. Itu satu-satunya kabupaten di Sumsel yang melakukan hal tersebut. Pemimpin seperti ini tidak punya empati terhadap rakyat,” tegasnya.

Bagindo juga menyinggung soal minimnya capaian pembangunan yang signifikan selama kepemimpinan saat ini. Menurutnya, tidak ada lompatan besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. “Apa yang dibanggakan? Infrastruktur jalan& drainase masih belum ada perubahan,Fasilitas kesehatan masih kurang. Tapi yang dipamerkan justru mobil baru."Ini pemimpin kabupaten hasil pemekaran, ato peragawan yang gandrung pamer kemewahan?”sindirnya.

Ia menyarankan agar masyarakat dan lembaga pengawasan, terutama DPRD dan aparat penegak hukum, mulai memberi perhatian serius terhadap model pengeluaran dan pengelolaan anggaran di PALI. “Saya imbau kejaksaan dan aparat hukum lainnya mengawasi betul apa yang terjadi. Jika perlu, lakukan audit menyeluruh terhadap pembelanjaan yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” katanya.

Lebih lanjut, Bagindo mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus kriminal & penyakit sosial di kab PALI yang penduduknya sekitar 206ribu jiwa ini, dampak langsung dari lemahnya peran kepemimpinan dalam menangani isu sosial. “Kalau pemimpin acapkali tidak hadir dalam penanganan problema sosial kemasyarakatan. Harusnya ini jadi prioritas, bukan urusan penampilan personal dan fasilitas mewah,” ucapnya.

Sebagai daerah otonomi baru (DOB), kata Bagindo, PALI semestinya menjadi model daerah yang tumbuh secara progresif dan menjawab harapan masyarakat akan kemajuan. Namun yang terjadi,bukanjustru sebaliknya. “Kepemimpinan di PALI belum teruji. Belum pernah tampil dalam perjuangan advokasi sosial yang benar-benar menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Maka sangat riskan jika hanya mengandalkan struktur partai dan kedekatan dengan pusat,” tandasnya.

Di akhir pernyataannya, Bagindo menantang pihak-pihak yang merasa keberatan dengan kritiknya untuk membuka data dan membuktikan capaian mereka secara transparan. “Jangan hanya kemasan slogan retorik. Publik yang lebih pantas menilai,apakah benar terjadi kemajuan yang signifikanatau hanya klaimPolitik sepihak, yanghanya mengandalkan pencitraan. Bukan Performa kinerja. Dikhawatirkan sekarang kita hanya disajikan aksi gimik& kosmetik belaka,”tukasnya.