PALEMBANG, KORANRADAR.ID - Takut dinonjobkan atau bangku panjang sejumlah ASN di Kabupaten Kota mengajukan mutasi ke Pemkot maupun Pemprov Sumsel
Berbagai alasan muncul di balik pengajuan mutasi ini, mulai dari faktor keluarga hingga pengembangan karir. Namun, menurut beberapa pengamat, fenomena ini juga tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi sejak akhir tahun lalu.
Umumnya, ASN yang mengajukan mutasi diduga terlibat dalam politik praktis dan mendukung pasangan calon (paslon) yang kalah dalam Pilkada. Mereka yang memiliki jabatan strategis merasa terancam akan dinonjobkan jika tetap bertahan di bawah kepemimpinan kepala daerah baru.
"Hal ini sebetulnya sudah menjadi rahasia umum, karena berkaitan dengan kenyamanan kerja dan ancaman terhadap karir," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik, Ade Indra Chaniago, Kamis 20 Februari 2025
Ade mengungkapkan, fenomena perpindahan ASN usai Pilkada sering terjadi akibat kedekatan ASN dengan calon yang maju dalam kontestasi politik. "Banyak ASN terlibat dalam kontestasi politik dengan harapan mendapatkan jabatan strategis jika calon yang mereka dukung menang. Ini menunjukkan buruknya implementasi meritokrasi dalam birokrasi," tegas Ade.
Menurutnya, fenomena ini tidak hanya merugikan ASN, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik. "ASN seharusnya fokus pada profesionalisme, bukan dinamika politik," ujarnya. (zar)