PRABUMULIH, KORANRADAR.ID – Pemkot Prabumulih melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Prabumulih lakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Desa se-Kota Prabumulih dengan Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di ruang rapat lantai I gedung Pemerintah Kota Prabumulih.
Penandatanganan kerjasama ini dibuka oleh Penjabat Walikota Prabumulih H Elman, dan dihadiri juga oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih Khristiya Lutfiasandhi, Inspektur Kota Prabumulih H Indra Bangsawan.
Pj Wako Prabumulih H Elman mengatakan, kerjasama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pendampingan bagi pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
“Adanya perjanjian kerjasama ini, diharapkan kepala desa (kades) bisa memahami aspek hukum dalam mengelola pemerintahan dan keuangan desa, hingga dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum di masa-masa mendatang,” tegas Elman.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih dalam kegiatan ini menyampaikan, perjanjian kerjasama pendampingan hukum dimaksudkan membuka transparansi bagi desa berkenaan dengan hukum perdata dan tata usaha negara.
“Nah, melalui MoU ini, Kejaksaan siap memberikan bantuan hukum, pendampingan serta pertimbangan hukum bagi desa dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hukum perdata dan tata usaha negara,” jelasnya.
Sementara itu, Inspektorat Kota Prabumulih Indra mengatakan, sinergi antara pemerintahan desa dan kejaksaan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. (and)