“Rencana ini sangat kami apresiasi. Perda ini nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi tenaga kerja, mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta menciptakan sinergi yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Edy menjelaskan bahwa perda ini nantinya akan mencakup sejumlah poin penting, termasuk kewajiban perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, hingga pengembangan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar regulasi formalitas, tetapi sebuah upaya nyata untuk menjawab keluhan masyarakat tentang minimnya akses pekerjaan, serta untuk memastikan hak-hak pekerja di PALI dapat terjamin,”tegasnya
Sebagai Ketua Bapemperda, Dedi memastikan bahwa pihaknya akan mengawal proses pembentukan perda ini dengan melibatkan semua pihak terkait.
Ia mengungkapkan bahwa tahapan awal telah dimulai dengan pengumpulan data dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi buruh, akademisi, dan pengusaha.
“Kami ingin perda ini benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, kami akan menggelar diskusi publik dan uji materi untuk menyempurnakan draf perda sebelum dibawa ke sidang paripurna,”kata Dedi.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan dunia usaha.
“Perda ini dihadapkan nantinya harus menjadi win-win solution yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghambat investasi di PALI,”imbuhnya.
Edy optimistis bahwa perda ketenagakerjaan ini akan membawa dampak positif bagi Kabupaten PALI. Menurutnya, dengan regulasi yang kuat, peluang kerja bagi masyarakat lokal dapat meningkat, terutama di sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan energi.
“Saya yakin perda ini tidak hanya menjadi simbol keberpihakan DPRD kepada masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Edy.