Banyuasin Launching GMDK, Tekan Angka Rawan Pangan Daerah

BANYUASIN, KORANRADAR.ID - Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Ketahanan Pangan melaunching Gerakan Membangun Dusun Kite (GMDK) Banyuasin Tahun 2024 yang dipusatkan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Desa Taja Raya Il Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, belum lama ini.

Acara launching ceremonial ini dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin Muhammad Farid didampingi sejumlah Kepala Perangkat Daerah (KPD) Kabupaten Banyuasin dengan ditandai dengan Pemukulan Gong.

Dalam sambutannya Pj Bupati Banyuasin menjelaskan secara nasional, berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang telah resmi dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS), bahwa capaian kinerja Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Banyuasin pada 2023 dinilai sudah sangat baik. Kabupaten Banyuasin menempati peringkat ke 179 dari 416 Kabupaten di Indonesia dengan skor 78,91 atau peringkat ke 2 tertinggi dari 13 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

“Tentunya, pada satu sisi, capaian ini merupakan suatu prestasi yang membaggakan kita semua. Akan tetapi, pada sisi lain, kita harus berusaha lebih baik lagi dalam melaksanakan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Banyuasin,” katanya.

Ditambahkannya, berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentananan Pangan atau dikenal dengan singkatan FSVA (Food Security and Vulnarebility Atlas), pada tahun 2023, masih terdapat banyak desa/kelurahan yang masuk dalam kategori rentan/rawan pangan di Kabupaten Banyuasin, yaitu sebanyak 138 Desa/Kelurahan, dengan rincian; 16 Desa/Kelurahan sangat rawan Prioritas 1), 69 Desa/Kelurahan rawan (Prioritas 2), dan 54 Desa/Kelurahan agak rawan (Prioritas 3). Dalam konteks ketahanan pangan, kerawanan pangan terjadi sebagai akibat tidak tertanganinya aspek ketersedian pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan dengan baik, yaitu tidak sistemik dan lebih bersifat sektoral.

“Oleh sebab itu, pembangunan Ketahanan Pangan harus dilakukan melalui pendekatan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektoral. Pendekatan inidiarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik danperdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro dan mikro, dan tercukupinya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh penyediaan dan perbaikan infrastruktur. Intervensi Pemerintah, baik pusat maupun daerah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Banyuasin, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, dilaksanakan dalam berbagai bentuk atau cara, seperti; penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras,” bebernya.

Masih kata Farid, sebagai salah satu perwujudan komitmen tersebut, pada hari ini juga saya akan menyampaikan informasi penting bahwa pada bulan Agustus ini akan disalurkan bantuan sebanyak 43.430 Kg Beras CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) Tahap 3 dari BAPANAS untuk 4.343 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), khusus di Kecamatan Betung. Dan untuk Desa Taja Raya II sendiri, akan mendapatkan alokasi bantuan sebanyak 2.770 Kg Beras untuk 227 KPM yang telah melalui proses verifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Sebagai bukti nyata kita juga menyerahkan bantuan pangan berupa 10 kg beras per KPM secara simbolis kepada 10 KPM yang telah dipilih untuk mewakili 4.343 KPM yang ada di Kecamatan Betung,” jelasnya.

Ditempat yang sama Masita Liana, SP Kepala Dinas Ketahanan Pangan Banyuasin mengatakan, Launching Desa Bebas Rawan Pangan Melalui Gerakan Membangun Dusun Kite ini, merupakan Implementasi Proyek Perubahan yang digagas olehnya dalam rangka pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Banyuasin melalui penanganan yang lebih terkoordinasi antar Perangkat Daerah terkait dan lebih terfokus terhadap desa-desa rawan pangan yang ada di Kabupaten Banyuasin. (tri)