Presidium DOB Banyuasin Timur Temui Pj Bupati Banyuasin

BANYUASIN, KORANRADAR.ID –  Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam, SH didampingi Plt. Asisten III, Buchori, menerima audiensi dari Presidium DOB (Daerah Otonomi Baru) Banyuasin Timur yang dilaksanakan di Guesthouse Rumah Dinas Bupati Banyuasin, kemarin.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum DOB  Pakde H Slamet Somosentono  menerangkan, selain ingin bersilaturahmi langsung dengan Bupati, kedatangannya bersama Sekretaris Supirman Dahlan, 14 orang anggota dan seluruh anggota presidium dari 9 kecamatan  untuk meminta arahan dan tentunya dukungan dari Kabupaten induk (Kabupaten Banyuasin) terhadap rencana pemekaran DOB yang terdiri dari kecamatan Air Kumbang, Muara Padang, Rambutan, Mariana, Air Saleh, Makarti Jaya, Muara Telang, Muara Sugihan, dan Sumber Marga Telang terdiri dari 148 desa dan 4 kelurahan. Tentunya didukung dengan segala potensi sumber daya alam seperti sawit, karet, minyak, dan lain sebagainya.

“Maksud dan tujuannya kami ke sini,  saya sebagai Ketua Presedium Banyuasin Timur mengajukan permohon dukungan dana sebagai syarat pendirian Kabupaten Banyuasin Timur. Apabila sudah dianggarkan nantinya mohon agar anggaran tersebut tidak digunakan bila belum berdiri kabupaten. Dan tujuan terpenting kita untuk mendekatkan jarak tempuh, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan berurusan ke kabupaten dan tentunya ingin mensejahterakan masyarakat di 9 kecamatan tersebut,” ungkap H Slamet.

Namun, tentu hal tersebut tidak akan terealisasi jika tanpa dukungan dari Kabupaten Banyuasin sebagai kabupaten induk. “Untuk itu, kami mohon dukungan dan doanya dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Banyuasin Hani S Rustam, mengucapkan terima kasih kepada Ketua DOB yang telah menyampaikan aspirasi sekaligus memaparkan kesiapan dan rencana DOB  tersebut.

“Saya sependapat bahwa pada hakikatnya pemekaran DOB semata-mata didasarkan atas keinginan untuk lebih meningkatkan pemerataan pembangunan, selain dari mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang waktu, mengingat butuh waktu kurang lebih 2-3 jam masyarakat untuk sampai ke ibukota Banyuasin,” kata Pj Bupati.

“Saya ingin menambahkan, Pemerintah Kabupaten akan mencermati dan pelajari usulan dari Presedium Banyuasin Timur. Untuk sekarang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri masih moratorium pendirian kabupaten/kota. ke depan kami akan konsultasi ke pusat terkait mekanisme dalam usulan tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hani menegaskan bahwa jika memang ditakdirkan akan ada kabupaten  yang tentu akan ada pemimpinnya (bupati-wakil bupati), tentu harus bertangung jawab terhadap DOB tersebut terutama tangung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya.

“Saya menyambut baik rencana pemekaran DOB ini, namun selama saya masih di Kabupaten Banyuasin, saya berjanji akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat di Bumi Sedulang Setudung, termasuk meratakan pembangunan di 21 kecamatan,” pungkas Pj Bupati. (tri)