Terseret Kasus Korupsi, Plt Kepala Dinas PMD Muba Richard Cahyadi Ditahan

MUBA, KORANRADAR.ID - Plt Kepala Dinas PMD  Richard Cahyadi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Musi Banyuasin dan langsung ditahan. Richard tersandung kasus Sistem Aplikasi Nomor Tanah Desa (SANTAN).

Kepala Kejaksaan Negeri Muba Roy Riady SH mengatakan, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, dalam upaya penegakan hukum, setelah melakukan serangkaian tindakan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Aplikasi SANTAN (Sistem Aplikasi Nomor Tanah Desa).

"Kasus ini di  Tahun Anggaran 2021, pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin melakukan penetapan tersangka terhadap ‘RC’ selaku Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin, ‘MZ’ selaku Kepala Seksi Bidang Pembangunan dan Ekonomi, ‘RD’ selaku Koordinator Admin Operator Siskeudes untuk Kecamatan dan Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 serta Saudara ‘MA’. Bahwa terhadap ‘MZ’, ‘MA’, dan ‘RD’ telah dilakukan penahanan di Rutan Kelas I Palembang, dalam perkara Dugaan Korupsi Jaringan Komunikasi Desa di Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan tersangka ‘RC’ dilakukan penahanan di Lapas kelas II B Sekayu selama 20 (dua puluh) hari," jelas Roy.

Kemudian, adapun kronologinya adalah sebagai, berikut  bahwa pada tahun 2021, 137 desa di Kabupaten Muba menganggarkan dan merealisasikan pengadaan Sistem Aplikasi Nomor Tanah Desa dan Sistem Informasi Desa yang dilaksanakan oleh CV MUJIO PUNAKAWAN, yang mana tiap-tiap desa menganggarkan Rp 22.500.000 (belum potong pajak) untuk aplikasi tersebut.

BACA JUGA:Festival Bongen Muba Sukses Meriahkan HUT RI ke-79

"Dari 137 tersebut terkumpul uang kurang lebih Rp Rp 2.780.386.326. Bahwa dalam pelaksanaannya didapatkan fakta dari pihak penyedia bahwa biaya pembuatan aplikasi tersebut hanya menelan biaya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), di mana dari nilai uang sebesar Rp 2.780.386.326 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)," ujarnya.

Lanjutnya, uang sebesar kurang lebih Rp 2,1 milar mengalir kepada pihak PMD dan Muhammad Arief selaku penghubung antara pihak Dinas PMD dengan CV Mujio Punakawan. Dalam pengadaannya, terdapat banyak aturan-aturan dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang banyak dilanggar.

"Dalam pengadaan dan tidak dilakukan sosialisasi secara berlanjut kepada masyarakat, serta tidak dilakukan supervisi dari DPMD Muba, sehingga aplikasi yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan desa hal tersebut terlihat dari aplikasi tersebut yang diadakan tersebut pada saat tahun pelaksanaannya tidak dimanfaatkan sama sekali oleh masyarakat, dan menyebabkan tidak dilanjutkan untuk tahun berikutnya," ungkapnya.

Masih menurut Roy, kemudian dalam proses perencanaannya tidak dilakukan survei harga pasar dan tidak dilakukan survei kepada beberapa pihak penyedia, sehingga pihak penyedia yang ditunjuk desa adalah penyedia yang sudah diarahkan oleh Dinas PMD Kabupatan Muba.

BACA JUGA:22 BTS On Air Langusng Dinikmati Masyarakat Muba, Berikut Daftar Desa On Air

"Selanjutnya, dalam pelaksanaannya juga diindikasikan terdapat arahan dari pihak Dinas PMD Musi Banyuasin, sehingga terlihat diatur sedemikian rupa seolah-olah desa yang menganggarkan, namun pada faktanya pihak Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin yang memfasilitasi agar terlaksananya pengadaan aplikasi SANTAN tersebut sesuai dengan skenario yang dibangun oleh Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin," tambahnya. 

Bahwa tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana dengan ancaman Pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara.

Sementara itu, Pj Bupati Muba H Sandi Fahlevi SP MSi mengatakan, selaku bupati akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. "Kita hormati proses hukum, namun tentu saja harus tetap mengedepankan praduga tak bersalah," ujarnya.

BACA JUGA:Program Pendidikan Sarjana Hafidzpreneur, Pemkab Muba MoU Bersama Institut Agama Islam Tazkia

Terkait posisi RC sebagai Plt Kepala Dinas PMD, dirinya segera menunjuk pengganti. "Kita akan tunjuk yang baru, segera," tegasnya.