KPU dan Bawaslu Lahat Dihujani Kritik Tajam
Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Polres Lahat di Hotel Santika Lahat.--
LAHAT, KORANRADAR.ID - Suasana panas mewarnai Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Polres Lahat di Hotel Santika Lahat, akhir pekan lalu. KPU dan Bawaslu Lahat menjadi sasaran kritik tajam dari para audiens, yang tampaknya mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
FGD yang dihadiri ratusan peserta, termasuk Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, mahasiswa dari Unsela dan STIT Lahat, berubah menjadi ajang sorotan publik terhadap KPU dan Bawaslu. Berbagai pertanyaan dari audiens mengarah pada dugaan ketidakberesan dalam proses pemilu di Kabupaten Lahat.
Beberapa peserta mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pelaksanaan tahapan pemilu, mulai dari pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih hingga tudingan keberpihakan KPU Lahat terhadap salah satu bakal calon Bupati Lahat. "Banyak masalah yang harus segera dibenahi, terutama dalam hal coklit dan adanya indikasi KPU memihak salah satu calon," ujar salah satu peserta dengan nada kritis.
Kritik tak hanya menghujani KPU, tetapi juga Bawaslu Lahat. Salah satu lembaga pemantau pemilu yang hadir dalam FGD tersebut menyoroti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu, yang dinilai gagal menjalankan fungsinya dengan optimal. Ketua lembaga pemantau pemilu di Lahat, Febri, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam proses Pilkada. "Ini menunjukkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu Lahat," tegas Febri.
Kegiatan FGD yang diprakarsai oleh Polres Lahat ini turut dihadiri oleh Kapolres Lahat, perwakilan Dandim 0405 Lahat, Asisten 1 Pemkab Lahat, Ketua MUI Lahat, Gakkumdu Polres Lahat, serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat.
Meski FGD ini bertujuan untuk membangun sinergi dan menciptakan Pilkada 2024 yang damai dan tertib, kritik yang mengemuka menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh KPU dan Bawaslu Lahat dalam meraih kembali kepercayaan publik. Pertanyaan yang dilontarkan dalam FGD tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kedua lembaga ini harus segera berbenah untuk menjamin pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil di Kabupaten Lahat. (man)