Stunting di OKU Timur Tersisa 9,3 Persen

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) OKU Timur H Zaenal dalam Rembuk Stunting Tahun 2024 diselenggarakan di Aula Bina Praja II.--

MARTAPURA, KORANRADAR.ID - Komitmen Pemerintah Kabupaten OKU Timur dalam menekan angka stunting berhasil dibuktikan dengan turunnya jumlah stunting di Bumi Sebiduk Sehaluan setiap tahun.  Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) OKU Timur H Zaenal dalam Rembuk Stunting Tahun 2024 diselenggarakan di Aula Bina Praja II.

Menurut Zaenal, perkembangan stunting di Kabupaten OKU Timur mengalami tren yang positif. Pada tahun 2021 terdapat 261 kasus, tahun 2022 ada 198 kasus dan tahun 2023 turun menjadi 73 kasus. "Hingga April 2023 stunting di OKU Timur tersisa 60 kasus. Hari ini kita rembukkan bersama untuk mengatasi masalah ini agar stunting bisa diatasi dengan baik," ujar Zaenal.

Meskipun masih banyak kasus stunting di Kabupaten OKU Timur, namun berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia pada tahun 2022 menempatkan Kabupaten OKU Timur di angka 19,1 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 9,3 persen.

"Turun 9,8 persen membuktikan OKU Timur telah melampaui target yang telah ditetapkan, dan untuk tahun 2024 target penurunan stunting di OKU Timur sebesar 12,9 persen," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati OKU Timur yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stuntingn (TPPS) HM Adi Nugraha Purna Yudha SH mengapresiasi kinerja dari semua pihak yang telah berupaya untuk mengatasi stunting di Kabupaten OKU Timur.

"Hasil dari evaluasi, pravelensi stunting di Kabupaten OKU Timur sudah di angka 9 persen, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang tergabung dalam TPPS dan pihak terkait," tuturnya. Meskipun mengalami tren positif, Yudha mengingatkan bahwa ini bukan dari akhir segalanya, "Tujuan akhirnya adalah 0 kasus," lanjutnya.

Ditambahkan Yudha, tahun ini akan ada 20 desa dari 9 kecamatan yang direncanakan untuk menjadi lokus stunting. Namun masih ada desa belum Open Defecation Free (ODF).

"Ini PR kita, kita ubah perilaku masyarakat tersebut untuk tidak ODF, atau minimal angka ODF di atas 90 persen, ini susah karena kita harus merubah pola fikir masyarakat. Ini pengaruhnya besar terhadap kesehatan," pungkasnya. (awa)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan