Para Konglomerat Dukung Prabowo

Edwin Soeryadjaya, Putera Sampoerna, Budi Hartono, Boy Tohir

Jubir AMIN: Konglomerat Tahu Siapa yang Siap Layani Mereka  

JAKARTA, KORANRADAR.ID - Sekitar 100 lebih relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) menyatakan dukungannya pada pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu diwakili Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, yang merupakan kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir.

Boy megatakan bahwa kalangan sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia itu, siap membantu memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut dua itu dalam sekali putaran.

“Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini,” kata Boy Thohir di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (22/01/2024) malam.

Sementara itu, Juru Bicara pasangan capres-cawapres nomor urut satu  Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Surya Tjandra, melihat bentuk dukungan itu sebagai sesuatu hal yang wajar dalam konteks kepentingan bisnis para tokoh relawan itu. Menurutnya, karena para tokoh atau orang-orang terkaya RI itu tahu siapa kandidat yang siap melayani dan memfasilitasi kepentingan bisnis mereka. 

Apalagi, menurut Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) ini, rencana program “mengejar pajak” 100 orang terkaya di Indonesia yang digaungkan pasangan AMIN, bisa jadi membuat orang-orang tersebut berpikir pragmatis mencari payung yang aman bagi keberlangsungan bisnisnya.

"Ya wajarlah, kan sama pak Anies malah mau dipajakin tuh 100 orang terkaya. _Gimana_ mereka _gak_ kabur dukung Prabowo yang lebih pilih mau pajakin UKM,” ujar Surya dalam konfirmasinya, Selasa (23/1).

Surya menyebutkan bahwa persoalan mengejar pajak 100 orang terkaya di Indonesia itu merupakan orientasi pemikiran keadilan yang digaungkan pasangan AMIN. Surya mengutip pernyataan Anies Baswedan, bahwa acuan rumus perpajakan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat itu adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar.

“Sementara sebelumnya, saya ingat ada salah satu wakil ketua tim pemenangan Prabowo-Gibran sempat menyebutkan akan melakukan ekstensifikasi perpajakan dengan menerapkan pajak bagi usaha kecil menengah (UKM) pada Desember tahun lalu. Yang kemudian saya dengar direvisi anggota lainnya dengan membebaskan pada tiga tahun pertama dulu, baru dipajakin setelahnya”, ujarnya.

Dari sini, sambung Surya, justru bisa menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap keberpihakan para pasangan capres-cawapres terkait keadilan sistem perpajakan bagi masyarakat Indonesia. Baginya, sudah jelas bagi publik untuk melihat siapa yang melayani masyarakat banyak atau yang lebih prioritas pada sedikit kalangan kaya raya.

“Kan jadi semakin jelas sikap keberpihakan para pasangan dalam konteks prinsip keadilan pajak bagi warga negara Indonesia. Publik jadi tahu kan oh Pak Pabowo ternyata lebih pro kepada segelintir konglomerat, dan Pak Anies lebih peduli kepada kalangan UKM yang jauh lebih banyak di Indonesia saat ini dan ke depannya,” pungkasnya. (zar)