Gubernur Herman Deru Tekankan Validitas Data Kemiskinan

SUMSEL, KORANRADAR.ID - Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru didampingi Ketua TP PKK Provinsi Sumsel menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-83 Kabupaten Musi Rawas. Kegiatan berlangsung khidmat di Gedung DPRD Musi Rawas, kemarin, dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat.

Momentum HUT ini tidak sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi ajang refleksi perjalanan panjang Kabupaten Musi Rawas dalam membangun daerah sejak awal berdiri hingga saat ini.

Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan bahwa perjalanan 83 tahun Musi Rawas merupakan rentang waktu panjang yang penuh dinamika. Setiap periode kepemimpinan, menurutnya, memiliki tantangan dan peluang yang berbeda sehingga memerlukan strategi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

“Tanpa kita sadari usia Kabupaten Musi Rawas terus bertambah. Namun yang lebih penting adalah bagaimana semangat kebersamaan dalam membangun daerah ini tidak pernah surut. Selama 83 tahun, kita terus berupaya menutupi kekurangan dan mendorong percepatan pembangunan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menengok kembali sejarah, mulai dari masa penjajahan hingga era reformasi. Pada masa awal berdiri sekitar tahun 1943, tantangan utama adalah penjajahan yang membatasi kebebasan masyarakat, termasuk dalam menyampaikan aspirasi. Sementara saat ini, masyarakat hidup di era reformasi dengan keterbukaan dan demokrasi yang lebih luas.

“Dulu tantangan kita adalah penjajah, kebebasan sangat terbatas. Sekarang kita hidup di era reformasi, di mana demokrasi dan keterbukaan sudah berjalan dengan baik. Ini menjadi kemudahan sekaligus tantangan baru yang harus kita kelola dengan bijak,” katanya.

Lebih lanjut, Herman Deru menyoroti perubahan paradigma pembangunan dari masa ke masa. Ia menjelaskan, pada era sebelumnya, terutama masa Orde Baru, daerah tertinggal menjadi prioritas bantuan pemerintah pusat. Namun saat ini, tingginya angka kemiskinan justru menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah.

Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya pembenahan data sebagai dasar perencanaan pembangunan. Menurutnya, keakuratan data, khususnya terkait angka kemiskinan, masih perlu ditingkatkan.

“Saya melihat data kemiskinan di Musi Rawas yang berada di kisaran 12 persen perlu kita cermati kembali. Saya tidak sepenuhnya yakin angka tersebut mencerminkan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, pembenahan data menjadi hal yang sangat penting, minimal berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tegasnya.

Ia meminta seluruh perangkat daerah, organisasi mitra pemerintah, termasuk TP PKK, untuk bersama-sama melakukan verifikasi dan validasi data agar setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Herman Deru optimistis, dengan semangat pemerintah daerah dan dukungan masyarakat, angka kemiskinan di Musi Rawas dapat ditekan hingga satu digit dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Saya yakin dengan geliat pembangunan dan semangat masyarakat Musi Rawas, angka kemiskinan itu tidak sampai 12 persen. Insyaallah pada peringatan berikutnya kita bisa melihat capaian yang lebih baik,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa peringatan hari jadi harus menjadi sarana introspeksi dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan, Herman Deru mengingatkan pentingnya penentuan prioritas pembangunan secara bijak. Pemerintah harus mampu memilah program prioritas, superprioritas, dan reguler. “Efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada secara lebih efektif,” jelasnya.