Gubernur: Pemda harus Beradaptasi Jaga Stabilitas Fiskal

SUMSEL, KORANRADAR.ID - Pemangkasan dana transfer ke daerah hingga 39 persen, tak menyurutkan semangat Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam menjaga laju pembangunan di Sumatera Selatan.

Dalam rapat koordinasi pemerintah daerah di Griya Agung kemarin, Gubernur menegaskan pemerintah daerah harus beradaptasi dengan langkah langkah strategis demi menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan daerah.

Rakor yang mengangkat tema "Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Percepatan Program Prioritas Presiden Republik Indonesia" dihadiri oleh bupati dan walikota se-sumsel.

Forum tersebut menjadi ajang penting untuk membahas strategi adaptif daerah menghadapi situasi fiskal nasional yang menantang.

Gubernur Herman Deru mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menjadikan pemangkasan ini sebagai alasan terhentinya pembangunan. Ia menekankan perlunya sinergi, inovasi, dan efisiensi agar program-program prioritas tetap berjalan.

“Pembangunan kita tidak boleh stuck, tidak boleh stagnasi. Kita harus tetap bergerak dengan solusi cerdas dan kolaboratif,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa salah satu kunci utama untuk menjaga keberlangsungan pembangunan adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah harus aktif mencari sumber pendapatan baru, termasuk dari sektor-sektor pajak yang belum tergarap maksimal.

Herman Deru menyebutkan, dari sekitar empat juta kendaraan terdaftar di Sumsel, hanya sekitar satu juta yang membayar pajak. “Kita harus tahu apa penyebab masyarakat tidak membayar pajak kendaraan mereka. Ini soal kesadaran dan rasa memiliki terhadap pembangunan,” ujarnya.

Selain sektor pajak, Gubernur juga menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mesin penggerak ekonomi. Ia meminta agar BUMD di seluruh kabupaten/kota mampu menjadi perusahaan yang produktif dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Tak hanya soal penerimaan, Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan dan pencegahan kebocoran anggaran. Ia meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, BPKP, dan BPK bersinergi melakukan deteksi dini agar setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran. (swa)