Mau Mengalihkan Saham? Pelajari Dulu Pajaknya

Reporter: |

Editor: Swan |

Rabu , 24 Sep 2025 - 20:00

Yuli Kurniawan (Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda)-ist-

Tetapi aturan perundang-undangan juga memberikan “tanggung jawab” yang dapat dilihat dari “rambu” yang diberikan dalam Pasal 10 ayat (1) UU PPh, yang menyatakan bahwa ‘harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima’.

Wajib Pajak harus mampu memahami dan menaati rambu diatas karena Pasal 18 ayat (3) UU PPh memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menentukan kembali besarnya penghasilan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa.

Kesimpulan

Terdapat konsekuensi perpajakan yang timbul dalam suatu proses pengalihan saham, baik atas pengalihan saham yang dilakukan di dalam bursa ataupun di non bursa.

Setiap proses pengalihan saham memiliki aturan dan ketentuan perpajakan yang berbeda, dan memiliki “rambu-rambu” yang harus diperhatikan. Wajib Pajak yang akan melakukan pengalihan saham dituntut untuk mau dan mampu mempelajari ketentuan yang ada, sehingga dapat mengetahui hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

mau mengalihkan saham? pelajari dulu pajaknya                             opini yuli kurniawan (fungsional penyuluh pajak ahli muda)
perkembangan bisnis sudah sedemikian maju, transaksi perekonomian untuk meng”generate” suatu penghasilan dalam suatu proses bisnis telah demikian beragam.
saat ini, proses pengalihan kepemilikan aset yang dilakukan dalam suatu proses bisnis dapat terjadi dengan cepat dan variatif, dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan yang ada. 
saham adalah salah satu dari sekian banyak jenis aset yang dapat dengan mudah dialihkan kepemilikannya dalam suatu proses bisnis.
baca juga: pbb-p2 jadi pilar pendapatan daerah, pemkot palembang dorong sistem perpajakan yang adil 
contoh terdekat yang dapat kita lihat adalah proses pengalihan saham dari 13 emiten bumn (termasuk bri, bni, bank mandiri, btn, telkom, garuda indonesia, adhi karya, waskita, dll.) sebesar 1.028 t sebagai bagian dari pembentukan holding operasional danantara yang sempat menjadi “headlines” di media massa di awal tahun ini.
proses pengalihan dana publik yang sangat besar dan dengan waktu yang cepat menjadi diskusi hangat terkait dengan transparansi dan pengaruhnya terhadap pasar modal. 
apa itu pengalihan saham
uu perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 menyatakan bahwa pengalihan saham adalah proses pemindahan hak atas kepemilikan saham dari satu pihak (pemegang saham lama) kepada pihak lain (pemegang saham baru) yang dilakukan melalui berbagai cara yang sah menurut hukum.
baca juga:djp luncurkan piagam wajib pajak: wujud komitmen menuju sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan
berdasarkan tempat terjadinya, secara umum pengalihan saham terbagi menjadi dua jenis yaitu, pengalihan saham yang dilakukan melalui bursa (pasar modal) dan pengalihan saham yang dilakukan di luar bursa (non bursa/off market)
pengalihan saham yang dilakukan melalui bursa (bei/pasar modal/ipo) adalah pengalihan saham yang dilakukan melalui bursa efek sehingga nilai saham yang dialihkan telah terdokumentasi dan disajikan secara terbuka di bursa efek. 
sedangkan pengalihan saham yang dilakukan di luar bursa adalah pengalihan saham yang terjadi diluar mekanisme bursa efek yang umumnya berlaku untuk perseroan tertutup dan dilakukan antar pihak.
pajak dalam pengalihan saham
baca juga:pemerintah tunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan
dalam proses pengalihan saham (apalagi dengan nilai ekonomi yang tinggi) seringkali melibatkan keuntungan atau perolehan hak ekonomi bagi pihak yang menjual dan penambahan aset bagi pihak yang membeli.
dari sudut pandang perpajakan proses pengalihan saham tersebut telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam undang undang pajak penghasilan (uu pph).
ketentuan perpajakan terkait pengalihan saham melalui bursa diatur dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1997.
dalam beleid ini diatur bahwa atas penjualan saham di bursa dikenakan pph final dengan tarif sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi yaitu harga jual saham tanpa dikurangi biaya-biaya seperti komisi broker, biaya transaksi atau pajak lainnya.
baca juga:kontribusi ke negara: pln setor rp65,59 triliun lewat dividen, pajak, dan pnbp
selain itu, ketentuan ini juga mengatur bahwa perusahaan efek (broker) memiliki kewajiban untuk melakukan  pemotongan dan penyetoran atas pajak yang terutang. 
dalam pengalihan saham yang dilakukan di luar bursa (non bursa), tidak terdapat ketentuan perpajakan yang khusus mengatur penghitungan pph terutangnya.
namun, bukan berarti transaksi tersebut tidak dikenakan pajak. pasal 4 ayat (1) huruf d uu pph, menyatakan bahwa atas keuntungan dari pengalihan harta (termasuk saham) merupakan objek pajak penghasilan (pph).
pph terutang atas pengalihan saham non bursa dihitung dengan memasukkan nilai keuntungan (capital gain) yaitu nilai selisih antara harga jual dan harga perolehan dalam nilai akumulasi dengan pengahasilan lainnya dalam spt tahunan wajib pajak dan tarif pph terutangnya dihitung dengan menggunakan tarif pph pasal 17 uu pph.
baca juga:ajak pelaku usaha perkebunan di sumsel tertib pajak
yang harus diperhatikan penghitungan pajak atas pengalihan saham
wajib pajak yang melakukan pengalihan saham melalui bursa memiliki kelebihan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya dibandingkan wajib pajak yang melakukan pengalihan saham non bursa, karena ketentuan mengatur bahwa pemotongan dan penyetoran pph terutang atas transaksi dilakukan oleh perusahaan efek (broker).
wajib pajak hanya perlu memastikan bahwa transaksi telah dilakukan oleh perusahaan efek (broker) yang terdaftar dan wajib pajak telah mendapatkan nota transaksi dan bukti potong pph final untuk dilaporkan dalam pelaporan spt tahunan wajib pajak, bila semua dokumen tersebut telah didapatkan maka kewajiban perpajakan atas pengalihan saham sudah dilakukan oleh wajib pajak.
berbeda dengan pengalihan saham yang dilakukan melalui bursa, pengalihan saham yang dilakukan melalui non bursa memberikan “keleluasaan” wajib pajak untuk melakukan penghitungan sendiri terhadap nilai keuntungan (capital gain) dari pengalihan saham dan memasukkan nilai tersebut dalam spt tahunan wajib pajak.
baca juga:pajak penghasilan satu tarif : sri mulyani sebut tak relevan dengan kebutuhan indonesia
tetapi aturan perundang-undangan juga memberikan “tanggung jawab” yang dapat dilihat dari “rambu” yang diberikan dalam pasal 10 ayat (1) uu pph, yang menyatakan bahwa ‘harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima’.
wajib pajak harus mampu memahami dan menaati rambu diatas karena pasal 18 ayat (3) uu pph memberikan kewenangan kepada direktorat jenderal pajak (djp) untuk menentukan kembali besarnya penghasilan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa.
kesimpulan
terdapat konsekuensi perpajakan yang timbul dalam suatu proses pengalihan saham, baik atas pengalihan saham yang dilakukan di dalam bursa ataupun di non bursa. 
baca juga:perkuat sinergi fiskal dan pajak daerah
setiap proses pengalihan saham memiliki aturan dan ketentuan perpajakan yang berbeda, dan memiliki “rambu-rambu” yang harus diperhatikan. wajib pajak yang akan melakukan pengalihan saham dituntut untuk mau dan mampu mempelajari ketentuan yang ada, sehingga dapat mengetahui hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Palembang 13 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan