Fraksi Golkar DPRD Sumsel Nilai APBD Perubahan 2025 Belum Responsif Atasi Kemiskinan dan Stunting

PALEMBANG, KORANRADAR.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan sejumlah kritik tajam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui juru bicaranya, Hj. Lury Elza Alex Noerdin, Fraksi Golkar menilai perubahan anggaran tersebut belum cukup menjawab persoalan-persoalan strategis daerah.

Lury menekankan pentingnya arah belanja daerah yang lebih fokus dan tanggap terhadap isu-isu krusial. “Perubahan APBD ini belum menunjukkan respon konkret terhadap permasalahan utama seperti kemiskinan ekstrem dan stunting,” ujar Lury dalam penyampaiannya, kemarin.

Ia juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang masih belum merata, karena dinilai hanya terfokus pada wilayah tertentu. Sementara itu, program kemandirian pangan belum menunjukkan hasil yang optimal. Untuk itu, Golkar merekomendasikan penguatan sektor ini melalui pengembangan urban farming dan pemanfaatan pekarangan pangan lestari.

“Petani masih menghadapi kesulitan dalam menjual hasil panennya dengan harga yang menguntungkan. Kami mengusulkan pembentukan pasar pangan berbasis kelompok tani yang didukung dengan sistem ORIS serta pembangunan pusat pengemasan (packaging centre) di sentra-sentra produksi pangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fraksi Golkar juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk reformasi pendidikan vokasi. Padahal, menurut Lury, banyak lulusan SMK yang kompetensinya belum sesuai dengan kebutuhan sektor industri lokal seperti sawit, perikanan, energi, dan digitalisasi.

Selain itu, ia menegaskan bahwa program digitalisasi pelayanan publik juga belum mendapat porsi anggaran yang memadai. “Digitalisasi harus menjadi program lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan mendapat prioritas dalam anggaran,” katanya.

Lury juga menilai sejumlah program prioritas, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem, belum memiliki indikator hasil (outcome) yang jelas dan terukur. Ia menyayangkan masih banyaknya kegiatan seremonial yang seharusnya bisa dialihkan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Struktur APBD, lanjutnya, juga belum menunjukkan keberpihakan yang cukup terhadap kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak. Ia menyoroti pula tumpang tindih kegiatan antar-OPD yang terjadi karena lemahnya koordinasi, yang menurutnya berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran.

“Bappeda bersama TAPD harus menyusun pemetaan program prioritas secara lintas OPD untuk mencegah tumpang tindih,” tegas Lury.

Atas dasar berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan agar Perubahan APBD 2025 benar-benar mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.