Awal 2025, Ombudsman Sumsel Tangani Tujuh Laporan Layanan Publik

Reporter: Salamun Sajati |

Editor: Maulana Muhammad |

Senin , 27 Jan 2025 - 19:55

Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menangani tujuh laporan layanan publik pada awal tahun 2025--

PALEMBANG, KORANRADAR.ID - Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menangani tujuh laporan layanan publik pada awal tahun 2025, mulai dari permasalahan pemerintah daerah hingga pertanahan.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel Adrian di Palembang, awal tahun ini biasanya masih sedikit laporan belum begitu banyak.

Namun dari tujuh laporan yang diterima awal 2025 beragam mulai dari pertanahan dan berbagai laporan dari pemerintahan daerah. Sabtu, 25 Januari 2025.

"Ya tujuh laporan itu dari wilayah kerja kami di Sumatera Selatan sedang kami tangani dan akan kami selesaikan," katanya.

Ia mengimbau instansi untuk mengeluarkan kebijakan publik yang tidak dalam bayang- bayang tindak pidana korupsi guna mendorong terciptanya budaya integritas dalam suatu instansi, sehingga keluhan terhadap kebijakan publik dapat dicegah kemacetan dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Menurut dia, dalam upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas itu maka instansi harus melakukan banyak hal yang memacu berperan menciptakan budaya lingkungan berintegritas.

"Budaya integritas ini tidak bisa dilakukan dalam sekejap mata jadi memang harus usaha yang keras, sehingga budaya integritas benar- benar dapat tercipta," katanya. (ant)

awal 2025, ombudsman sumsel tangani tujuh laporan layanan publik                            palembang, koranradar.id - ombudsman perwakilan provinsi sumatera selatan (sumsel) menangani tujuh laporan layanan publik pada awal tahun 2025, mulai dari permasalahan pemerintah daerah hingga pertanahan.
kepala ombudsman perwakilan sumsel adrian di palembang, awal tahun ini biasanya masih sedikit laporan belum begitu banyak.
namun dari tujuh laporan yang diterima awal 2025 beragam mulai dari pertanahan dan berbagai laporan dari pemerintahan daerah. sabtu, 25 januari 2025.
"ya tujuh laporan itu dari wilayah kerja kami di sumatera selatan sedang kami tangani dan akan kami selesaikan," katanya.
baca juga:pj walikota prabumulih raih penghargaan kepatuhan pelayanan publik ombusman ri
baca juga:pj sekda serahkan penghargaan pelayanan publik dari ombusman ri 2023
ia mengimbau instansi untuk mengeluarkan kebijakan publik yang tidak dalam bayang- bayang tindak pidana korupsi guna mendorong terciptanya budaya integritas dalam suatu instansi, sehingga keluhan terhadap kebijakan publik dapat dicegah kemacetan dalam pelaksanaannya," ujarnya.
menurut dia, dalam upaya menciptakan sumber daya manusia (sdm) yang berintegritas itu maka instansi harus melakukan banyak hal yang memacu berperan menciptakan budaya lingkungan berintegritas.
"budaya integritas ini tidak bisa dilakukan dalam sekejap mata jadi memang harus usaha yang keras, sehingga budaya integritas benar- benar dapat tercipta," katanya. (ant)

Tag

Share