Dewan Minta Pemkot Prioritaskan Honorer Yang Sudah Lama Bekerja
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, Mgs H. Syaiful Padli, ST, MM.--
PALEMBANG, KORANRADAR.ID - Puluhan pegawai honorer Kota Palembang menyuarakan kekecewaan mereka di Gedung DPRD Kota Palembang pada pekan lalu. Para honorer yang telah belasan tahun mengabdi itu merasa tidak mendapat keadilan setelah gagal lolos seleksi ASN PPPK.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, Mgs H. Syaiful Padli, ST, MM., menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai wajar jika para honorer menyampaikan aspirasi mereka, mengingat banyak di antara mereka telah lama mengabdi, namun tetap tidak terakomodir dalam formasi ASN PPPK.
“Kami pernah menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya memberikan prioritas kepada honorer yang telah mengabdi lama. Namun kenyataannya, formasi yang dibuka sering kali hanya mengutamakan hasil tes, sehingga lebih banyak yang baru lulus kuliah atau memiliki masa kerja singkat yang diterima,” ujarnya, Kemarin (5/1)
Menurut Syaiful, sistem seleksi yang ada saat ini cenderung mengutamakan kemampuan akademik tanpa mempertimbangkan lama masa pengabdian. Hal inilah yang membuat honorer senior, meskipun telah bekerja puluhan tahun, sulit bersaing dengan peserta yang baru saja bergabung.
“Kami sangat prihatin karena mereka tidak diakomodir secara menyeluruh. Memang ada sebagian yang diterima, tetapi jumlahnya sangat kecil, sehingga banyak yang akhirnya memprotes keputusan ini,” tambahnya.
Syaiful berharap agar pemerintah untuk kedepannya membuka kuota khusus bagi honorer senior yang telah lama mengabdi namun belum diterima sebagai ASN. Menurutnya, ini adalah langkah penting untuk memberikan keadilan dan penghargaan atas dedikasi mereka selama bertahun-tahun.
“Harapan kami, pemerintah bisa membuka peluang khusus untuk mereka yang sudah lama bekerja sebagai honorer. Mereka berhak mendapatkan status ASN sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang telah diberikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keadilan dalam seleksi ASN PPPK harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk menghindari konflik berkepanjangan. “Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang berpihak kepada honorer senior. Jangan sampai pengabdian bertahun-tahun mereka tidak dihargai,” tukasnya. (zar)