Politik Uang Pilkada Prabumulih Diduga Mulai Merebak

PRABUMULIH, KORANRADAR.ID – Bawaslu Kota Prabumulih menduga praktik poltik uang akan semakin marak, jelang pencoblosan pilkada, 27 November nanti. 

Padahal, para kandidat secara bersama telah melakukan deklarasi pada giat Bawaslu Kota Prabumulih yang bertemakan tolak dan lawan politik uang, hoaks, dan politisasi SARA untuk Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Kota Prabumulih  Avan dan jajarannya meminta komitmen, khususnya ketiga paslon Pilkada untuk tidak bermain politik uang. Ia minta semua pihak lapisan masyarakat untuk bersama mengawasi jalannya pemilukada agar bersih dari politik uang.

Sementara itu, pantauan di lapangan, warga yang masuk daftar timses cukup dengan setor fotokopi KTP, door to door bergrilya agar bisa mengantongi nama warga untuk diinclude dalam data daftar mata pilih mereka.

Dua warga  di tempat terpisah yang namanya minta dirahasiakan, Senin 18 November 2024, mengaku sudah menerima uang Rp200 ribu dan Rp250.000 dari salah satu paslon. Mereka warga mengaku tepaksa karena butuh duit. 

Di kutip dari salah seorang pengamat politik dan juga merupakan wakil rektor di salah satu universitas terkemuka di Indonesia, mengatakan dua sisi mata uang dalam praktik money politik uang baik bagi kandidat maupun masyarakat. “Politik uang itu dibenci tapi juga dirindukan karena warga butuh uang,” ujarnya

Sebagai langkah awal agar tidak terjadinya praktik beli suara, para kandidat secara bersama telah melakukan deklarasi pada giat Bawaslu Kota Prabumulih yang bertemakan tolak dan lawan politik uang, hoaks, dan politisasi SARA untuk Pilkada 2024 yang berintegritas dan bermartabat pada Kamis 14 November lalu. (and)