PALEMBANG,KORANRADAR.ID- Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Pengguna Sungai Lalan kembali mendatangi dan mengepung Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Rabu 28 Agustus 2024.
Aksi ini sebagai lanjutan 2 hari berturut- turut yang telah berlangsung sejak 26 sampai dengan 28 Agustus.
Masa menuntut Pj Gubernur Sumsel segera mundur karena sampai sekarang tidak memerintahkan pembukaan kembali jalur Sungai Lalan yang telah lumpuh selama lebih dari sebulan akibat robohnya Jembatan P6.
Situasi semakin memanas setelah aksi unjuk rasa serupa pada Senin, 26 Agustus 2024 dan Selasa 27 Agustus 2024 tidak membuahkan hasil.
Koordinator Aksi Debi Irawan mengatakan ,menuntut pemerintah daerah, baik Pj Gubernur Sumsel maupun Pj Bupati Musi Banyuasin.
"Hari ini Juga Harus membuka akses jalur sungai yang vital bagi perekonomian daerah tersebut,"kata Dedi.
Menurut Dedi, hingga kini, akses sungai Lalan belum dapat dilalui, mengakibatkan terganggunya distribusi hasil pertanian, perikanan, serta barang dagangan lainnya.
"Ini menghantam perekonomian masyarakat secara drastis,Sudah sebulan lebih jalur ini terblokir, 100 kapal tongkang terjebak, dan ribuan warga terancam kehilangan pekerjaan. Ini bukan hanya kelalaian, tapi kejahatan terhadap rakyat,"ujarnya.
Penundaan Pembersihan alur sungai sisa puing reruntuhan Jembatan P 6 yang Informasi kami terima masih ada Rapat Kembali hari in Tgl 28 Agustus 2024 dim Pemkab Muba Hanyalah Skenario Penundaan lagi Pembukaan Jalur Sungai Lalan.
"Keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang bergantung pada sungai Lalan seolah olah menjadi Permainan semata. Aliansi melihat fakta ini sebagai indikasi kuat pemerintah daerah (Pemprpo Sumsel dan Pemkab Muba) dengan sengaja menunda proses pemulihan,"tegasnya.
BACA JUGA:Setelah Mendaftar, Pasangan Inova Tancap Gas Turun Ke Masyarakat
Sudah ada Kesepakatan dari masyarakat dan asosiasi kapal dengan menerjunkan puluhan tenaga kerja las dan kapal2 untuk pembersihan material dari alur sungai tapi malah ada larangan dari pj gub sumsel dan pj bupati musibayuasin hal ini sungguh ironis dan aneh, harusnya memprioritaskan normalisasi jalur bukan malah mempersulit situasi.
“Ini kami duga adanya tindakan sabotase ekonomi rakyat. Jika pemerintah tidak segera bergerak, kami akan menduduki kantor ini sampai tuntutan kami dipenuhi,”ungkapnya.
Pihaknya juga meminta Presiden RI, Menteri Perhubungan, dan Menteri Dalam Negeri, Menkopolhukam dan Menteri Investasi untuk turun tangan. Kerena ini menjadi issue Nasional lambatnya Penanganan Kepentingan Masyarakat transportasi Sungai lalan, ancaman bagi perekomian Rakyat Sumsel danmengancurkan Iklim Investasi yang kondusif di Indonesia.