MUBA, KORANRADAR.ID - Setelah sebelumnya melakukan Kordinasi Dan Konsutasi kekantor Badan Siber dan Sandi Negara, dan dilanjutkan pada hari ini Untuk Pastikan data pemerintahan Pemkab Muba aman, kini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Musi Banyuasin Herryandi Sinulingga AP bersama TIM IT melakukan kunjungan kerja ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo), belum lama ini.
Rombongan kunker yang dikomandoi langsung Kepala Dinas Kominfo Muba Herryandi Sinulingga AP ini disambut hangat oleh Tim Penyelenggaraan Layanan PDNS dan Konsolidasi Data Center Instansi Ke PDNS pada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo,Taufiq Dinianto, Account Support dan Servis Manajemen Wukir Nur Seto Kuncoro dan Pengelolan Sistem Informasi dan Keamanan Cloud.
Kepala Dinkominfo Muba Herryandi Sinulingga AP menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya ke PDNS Kemenkominfo tersebut adalah untuk memastikan data pemerintahan Kabupaten Muba yang ditempatkan di PDNS aman.
"Mulai tanggal 20 Juni 2024 telah terjadi peretasan sistem elektronik di PDNS 2 berlokasi di Surabaya. Sehingga sejumlah layanan publik secara elekteonik di Indonesia yang ditempatkan di PDNS 2, termasuk layanan imigrasi dan layanan pemerintahan pusat dan daerah seperti persuratan Srikandi mengalami gangguan. Hal ini yang menjadi salah satu latar belakang kami mengunjungi PDNS," ungkapnya.
Di mana, lanjut Sinulingga sebagian aplikasi elektronik Pemerintah Kabupaten Muba ditempatkan di PDNS Kementerian Kominfo. "Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menempatkan bekap data dan aplikasi di PDNS Kementerian kominfo, Untuk itu, kami ingin mengetahui keamanan operasional aplikasi tersebut sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya," ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, Aplikasi ini adalah aplikasi penting, terutama aplikasi E- Office yang digunakan setiap hari oleh seluruh ASN yang berjumlah ribuan yang dipergunakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Selain itu, pihaknya juga menanyakan tentang langkah langkah kongkret yang harus dikolaborasikan untuk peningkatan keamanan sistem elektronik Pemkab Muba bisa berjalan dengan baik di kemudian hari sehingga kemungkinan dan akibat dari bahaya peretasan ini bisa diminimalisir.
"Selain kemananan IT pada kesempatan ini kami juga membawa usulan secara lengkap lokasi secara lengkap termasuk titik kordinat untuk pembangunan BTS diwilayah Musi Banyuasin yang masih ada 56 Desa yang blankspot, Data dan Lokasi Blanks spot secara lengkap kami laporkan untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Kominfo dan BAKTI," ulasnya.
Sementara perwakilan dari PDNS Taufiq Dinianto menjelaskan, aplikasi yang ditempatkan dan dioperasionalkan di PDNS 1 termasuk aplikasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin saat ini berjalan dengan normal seperti biasa.
"Untuk keamanan data apabila terjadi akibat dari peretasan, maka beliau menawarkan layanan backup data dari PDNS ini. Jadi semua data terutama data yang penting dan urgen yang di tempatkan di PDNS dapat dibackup juga di PDNS dengan cara mengajukan surat permohonan untuk backup datanya ke PDNS," tandasnya.
Diketahui, sebelumnya bahwa Dinas Kominfo telah memiliki backup data di kementerian kominfo untuk aplikasi yang servernya berlokasinya di Dinas Kominfo. "Dengan adanya layanan backup data di PDNS ini, akan menambah maksimalnya keamanan data elektronik pemerintah Kabupaten Muba, kedepannya," pungkasnya.
Pada kesempatan ini juga, diserahkan surat Pj Bupati Musi Banyuasin Nomor B-000.1.1/230/KOMINFO/2024 tanggal 8 Mei 2024 mengenai Daftar Wilayah Blank Spot Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 untuk Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dimana sejak tahun 2019 ada 103 desa di Musi Banyuasib masih blankspot dan sampai saat sudah terbangun 47 BTS berdasarkan usulan telah ditindaklanjuti sesuai usulan setiap tahun sampai tahun 2023 dan di tahun 2024 ini masih tersisa 56 Desa masuk wilayah blankspot yang kita usulkan kembali untuk menjadi prioritas kementerian kominfo dan BAKTI. (ace)