DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah OKI (DPRD OKI) gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKI tahun 2023.
Dalam rapat paripurna tersebut, Pj Bupati OKI Ir Asmar Wijaya MSi menyampaikan pertanggungjawaban APBD tahun 2023, berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015.
"Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupoaten OKI tahun 2023 adalah wajar tanpa pengecualian (WTP). Artinya kabupaten telah 13 tahun berturut-berturut yakni mulai laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2011 hingga 2023 mendapat WTP," jelasnya, kemarin.
Hal ini, tambah Pj Bupati OKI, merupakan hasil kerja keras antara SKPD yang saling berkoordinasi dan berkomunikasi termasuk anggota DPRD OKI, sehingga pencapaian ini harus terus diraih oleh Kabupaten OKI.
Asmar menyembutkan, mempedomani peraturan dan perundangan yang berlaku bersama ini disampaikan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, termasuk di dalamnya laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CALK).
"Kepada DPRD OKI yang terhormat dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKI tahun anggaran 2023, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah dilakukan pembahasan bersama antara pansus-pansus di DPRD OKI dengan mitra masing-masing," tukasnya.
Ketua DPRD OKI H Abdiyanto Fikri SH MH, berharap pencapaian pengahargaan tertinggi yang telah diberikan BPK RI dapat terus dipertahankan ke depannya.
"Dewan akan terus mengawasi program-program pemerintah agar terealisasi dengan baik untuk memastikan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten OKI," tukasnya. (**/eml)